POLKAM
Berita politik dan keamanan nasional, kebijakan pertahanan, hubungan sipil-militer, strategi keamanan negara, serta dinamika politik yang memengaruhi stabilitas Indonesia.
Menko Polkam: Papua Harus Dijaga dengan Sinergi Keamanan, Dialog, dan Kesejahteraan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menuturkan masa depan Papua harus dijaga melalui sinergi kuat antara keamanan, pembangunan, dan pendekatan kesejahteraan masyarakat.
Baca selengkapnya →UPDATE TERBARU
POLKAM
TNI AL Selamatkan Rp14,75 Triliun, Menko Polkam: Bukti Negara Hadir Jaga Kekayaan Nasional
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago, mengapresiasi keberhasilan jajaran Komando Armada RI dalam menggagalkan berbagai kasus penyelundupan selama 17 bulan terakhir.
Mengenal TKMPP, Perumus Kebijakan Partisipasi Indonesia dalam Pemeliharaan Perdamaian Dunia
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dan Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan arahan kepada para prajurit yang akan mengemban misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Menko Polkam: Perwira Polri Harus jadi Sosok Pengabdi yang Dicintai Rakyat
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago menegaskan Polri harus hadir sebagai institusi yang benar-benar dicintai masyarakat melalui sikap pengabdian, keteladanan, dan profesionalisme para perwiranya.
Retreat KTT ASEAN: Presiden Prabowo Dorong Kawasan Tetap Solid dan Damai
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya dialog dan penyelesaian damai dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara saat menghadiri sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Shangri-La Mactan, Cebu, Filipina.
Presiden Prabowo Dorong ASEAN Satu Suara Lindungi Warga dan Jaga Perdamaian Kawasan
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya perlindungan warga negara sebagai prioritas utama negara-negara ASEAN di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global.
KTT ASEAN, Presiden Prabowo Serukan Prinsip Non-Blok demi Jaga Stabilitas Kawasan
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya prinsip non-blok bagi negara-negara Asia Tenggara di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik global.
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Perkuat Persatuan ASEAN di Tengah Tantangan Global
Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Upacara Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Mactan Expo, Cebu, Filipina, Jumat (8/5).
Presiden Prabowo Gunakan Maung di KTT ASEAN, Simbol Industri Pertahanan RI Mendunia
Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN, pada Kamis, (7/5).
Presiden Prabowo Terbang ke Filipina Hadiri KTT ASEAN, Perkuat Soliditas Kawasan
Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Cebu, Filipina, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung pada 7–8 Mei 2026.
Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Nasional Tangani Karhutla, Ego Sektoral Diminta Ditinggalkan
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional.
Presiden Prabowo Teken Perpres RAN PE 2026-2029, Perkuat Strategi Nasional Lawan Ekstremisme
Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029.
Kemenko Polkam Bahas Penguatan Publisher Rights, Dorong Perlindungan Pers di Era Digital
Di tengah derasnya arus digitalisasi yang kian mengubah lanskap industri media, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam melindungi keberlanjutan industri pers nasional melalui penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024.
Kemenko Polkam Perkuat Koordinasi Sengketa Wilayah Demi Jaga Stabilitas Nasional
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani sengketa batas wilayah yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional.