Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Kebijakan pertahanan Indonesia memasuki babak baru. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendukung penuh terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 mendapat dukungan dari DPR RI.
Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) secara transparan dan partisipatif sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman digital yang semakin kompleks.
Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ratifikasi kerja sama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Malaysia dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah meninggalnya lima peserta selama mengikuti pelatihan.
Wacana pelibatan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kembali menuai sorotan.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber memasuki babak baru setelah Komisi I DPR RI resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada pemerintah.
Duka atas meninggalnya dua peserta dalam Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan pelatihan kader pembangunan yang mengadopsi pendekatan kemiliteran.
Tragedi meninggalnya peserta dalam pelatihan dasar kemiliteran (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi perhatian serius Komisi I DPR RI.
Maraknya komentar spam berisi promosi judi online di berbagai platform media sosial dinilai bukan lagi sekadar gangguan digital, melainkan ancaman terhadap ketahanan ruang siber nasional.
