
Kemenko Polkam-Kemenlu Perkuat Koordinasi Politik Luar Negeri dan Stabilitas Keamanan Nasional
Dinamika geopolitik kawasan dan ancaman keamanan digital menjadi perhatian serius pemerintah.
Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.

Dinamika geopolitik kawasan dan ancaman keamanan digital menjadi perhatian serius pemerintah.

Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap insiden penahanan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyatakan kualitas kepemimpinan daerah tidak semata-mata diukur dari kemampuan menjalankan roda birokrasi, tetapi juga dari ketepatan respons dalam menghadapi persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan menggelar Forum Koordinasi dan Konsultasi Transformasi Penyelesaian Perselisihan Batas Wilayah Melalui Pendekatan Partisipatif dan Konsensus di Jakarta.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional.

Di tengah derasnya arus digitalisasi yang kian mengubah lanskap industri media, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam melindungi keberlanjutan industri pers nasional melalui penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani sengketa batas wilayah yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat upaya percepatan dan ketepatan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui penguatan mekanisme teknis lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah terus memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua guna memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mematangkan posisi nasional menjelang Pertemuan Ke-2 International Migration Review Forum (IMRF) yang akan digelar di Markas Besar PBB, New York, pada 5–8 Mei 2026.