Arsip artikel dan kontribusi Yakub Pryatama W di Indonesia Defense.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara profesional, independen, transparan, dan bebas dari intervensi.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat langkah strategis untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Papua.
Di tengah perhatian publik terhadap penyidikan tiga perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Polri, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto tetap berkomitmen penuh menjalankan agenda pemberantasan korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mulai mengakselerasi reformasi sumber daya manusia penegak hukum dengan menyusun Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Lintas Lembaga Penegak Hukum (LPH).
Pengusutan tiga perkara dugaan korupsi bernilai besar oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mendapat dukungan penuh dari Komisi III DPR RI.
Rencana penguatan sistem pertahanan maritim Indonesia melalui pengadaan rudal supersonik BrahMos mendapat dukungan dari Komisi I DPR RI.
Pemerintah mempercepat langkah penguatan keamanan di Papua menyusul meningkatnya dinamika gangguan terhadap aktivitas penerbangan perintis yang menjadi akses vital bagi mobilitas masyarakat di wilayah pedalaman.
Hubungan strategis Indonesia dan Singapura semakin menguat. Tak hanya di level pemerintah, penguatan kerja sama kini diperluas melalui jalur diplomasi parlemen yang dinilai memiliki peran penting dalam memastikan setiap komitmen bilateral benar-benar diwujudkan.
Kebijakan pertahanan Indonesia memasuki babak baru. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendukung penuh terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan Papua kembali ditegaskan melalui Konferensi Pers Hasil Operasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Semester I Tahun Anggaran 2026.
