
Letjen TNI Ariyo Windutomo Ditunjuk jadi Plt Kepala KSP Gantikan Listyo
Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Letjen TNI Aryo Windutomo sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
Arsip artikel dan kontribusi Yakub Pryatama W di Indonesia Defense.

Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Letjen TNI Aryo Windutomo sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Listyo Sigit Prabowo.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendorong Presiden Prabowo Subianto mengkaji kemungkinan pencabutan Bintang Mahaputera Adipurna Listyo Sigit Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan menghormati penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan meminta penanganan perkara dilakukan secara transparan serta objektif.

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan membutuhkan strategi penanganan yang lebih intensif menyusul besarnya kawasan gambut dan kondisi cuaca kering akibat fenomena El Nino.

Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menuntaskan tiga persoalan strategis di Aceh, yakni keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus), status dan tata kelola Lapangan Blang Padang, serta pengaturan bendera daerah.

Jakarta, IDM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus terus dievaluasi agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta komitmen memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal itu…

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan tata ruang pertahanan dengan rencana tata ruang nasional dan daerah.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan pentingnya kejelasan batas kewenangan TNI dan Polri dalam penanganan aksi demonstrasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menekankan pentingnya pengawasan yang mandiri, kredibel, dan berintegritas untuk memastikan kewenangan Kejaksaan dijalankan secara profesional dan akuntabel.