Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi memastikan TNI memegang teguh prinsip netralitas dan tidak akan pernah terlibat dalam upaya membungkam suara publik.
Polemik status prajurit aktif, Letjen TNI Djaka Budi Utama yang ditunjuk sebagai Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dijawab Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan TNI menyambut baik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan pihaknya akan menerima dengan tangan terbuka jika ada anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyadari kekeliruannya dan ingin kembali ke NKRI.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi membeberkan delapan ruang lingkup kerja sama antara TNI dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan alasan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tak jadi dimutasi dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.
Sebanyak 1.087 prajurit Satuan Tugas Kontingen Garuda (Satgas Konga) TNI UNIFIL 2024 kembali ke Tanah Air setelah mengemban misi sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon. Kedatangan para prajurit ini disambut melalui sebuah upacara militer, bertempat di Lapangan PRIMA, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (24/4).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan sejak dulu hubungan TNI dan Mahasiswa sudah terjalin baik termasuk diantaranya kerja sama pengembangan radar, drone, hingga senjata.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi, mengatakan revisi undang-undang TNI yang baru disahkan oleh DPR RI belum dapat digunakan hingga per hari ini.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi memastikan ketakutan terkait militerisasi di kampus tidak benar. Hal ini dikatakannya menjawab penolakan mahasiswa Universitas Udayana yang meminta pembatalan kerja sama pihak kampus dengan Kodam IX/Udayana.