Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menyambut positif pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2026.
Nominasi Indonesia sebagai calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council/UNHRC) untuk tahun 2026 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan disinformasi, teknologi deepfake, serta aktivitas buzzer terorganisir telah berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan politik Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengungkapkan Sri Sultan Hamengkubuwono X telah menawarkan sejumlah alternatif lahan Sultan Ground (Tanah Kasultanan) yang berpotensi digunakan sebagai lokasi Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Komisi I DPR RI mendorong pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tidak hanya memperkuat pertahanan wilayah, tetapi juga memiliki ketahanan tinggi terhadap risiko kebencanaan.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, mengusulkan adanya pembentukan kementerian khusus bencana menyusul situasi bencana banjir di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat. Bencana alam juga turut melanda di berbagai wilayah Indonesia.
Komisi I DPR RI menerima kunjungan Delegasi Parlemen Federasi Rusia yang dipimpin oleh Senator Lilia Gumerova, Ketua Komite Kebudayaan, Sains, dan Teknologi Dewan Federasi Rusia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono, menegaskan perlunya perhatian serius terhadap Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL sebagai satuan elite yang memegang peran strategis dalam pertahanan maritim Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan setiap rencana keterlibatan Indonesia dalam konflik Gaza, termasuk rencana pengiriman 20.000 personel TNI harus ditempatkan secara tegas dalam kerangka misi perdamaian.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan beroperasinya Bandara Khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, tanpa pengawasan aparat negara.