Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah mengeluarkan perintah tertulis kepada kabinetnya untuk memperkuat keamanan maritim dalam menghadapi serangkaian tantangan terhadap integritas wilayah, seiring dengan meningkatnya perselisihan dengan Cina.
Filipina kembali memprotes tindakan agresif yang dilakukan Penjaga Pantai Cina berupa penyerangan menggunakan meriam air dan melukai tiga awak Kapal Unaizah 4 May di Laut Cina Selatan pada beberapa waktu lalu.
Pemerintah Indonesia mewaspadai Laut Cina Selatan menjadi ajang proyeksi kekuatan negara adidaya dan menimbulkan konflik terbuka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan masalah di kawasan tersebut harus disikapi dengan hati-hati.
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Irvansyah mengungkapkan penanganan masalah di Laut Cina Selatan (LCS) tidak selalu mengedepankan kekuatan militer.
Sebagai bentuk upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia, terlebih di daerah rentan konflik seperti di wilayah Laut Cina Selatan (LCS), penambahan alutsista menjadi faktor esensial untuk menjawab kondisi keamanan yang dinamis di LCS.
Cina mengatakan Filipina mengabaikan usulan yang diajukannya untuk menangani perselisihan terkait klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Pengamat militer Tasha Imansyah mengungkapkan jika Laut Cina Selatan masih berpotensi eskalasi. Terlebih, belum lama ini sempat terjadi insiden tabrakan kapal antara penjaga pantai Filipina dan penjaga pantai Cina di perairan dekat karan Ren’ai Jiao Laut Cina Selatan pada Selasa (5/3).
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah menyetujui tahap ketiga modernisasi militer, yang mencakup pembelian kapal selam pertama Filipina, untuk mempertahankan kedaulatan maritim di Laut Cina Selatan.
Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Ano mengatakan bahwa pihaknya tetap terbuka untuk melakukan diskusi diplomatik dengan Cina dalam menciptakan resolusi sengketa Laut Cina Selatan.
Cina akan melakukan patroli gabungan rutin yang melibatkan angkatan laut dan udara di Laut Cina Selatan. Hal ini dilakukan untuk mempertegas kekuatan Cina yang mengklaim wilayah perairan tersebut.
