Filipina Kembali Kecam Tindakan Agresif Cina

Jakarta, IDM - Filipina kembali memprotes tindakan agresif yang dilakukan Penjaga Pantai Cina berupa penyerangan menggunakan meriam air dan melukai tiga awak Kapal Unaizah 4 May di Laut Cina Selatan pada beberapa waktu lalu.

Cina dan Filipina memiliki sejarah panjang sengketa wilayah maritim di Laut Cina Selatan. Konfrontasi terbaru terjadi di dekat Second Thomas Shoal ketika pasukan militer Filipina sedang menjalankan misi pengiriman logistik ke BRP Sierra Madre, sebuah kapal angkatan laut karam yang dijadikan pos militer.

Baca Juga: Putin Bersumpah akan Hukum Dalang Penembakan Masal

Second Thomas Shoal dikenal sebagai Ayungin di Filipina dan Ren’ai Jiao di Cina. Konfrontasi pada Sabtu lalu itu menandai kedua kalinya Kapal Unaizah 4 May dirusak oleh serangan meriam air Penjaga Pantai Cina.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Filipina mengatakan Penjaga Pantai Cina telah memblokir kapal Unaizah May 4 yang membawa pasokan logistik tersebut dan merusaknya dengan meriam air, sehingga melukai tiga awak kapal.

“Intervensi Cina yang terus-menerus terhadap aktivitas rutin dan sah Filipina di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina tidak dapat diterima. Ini melanggar hak kedaulatan dan yurisdiksi Filipina,” kata Kemenlu Filipina dalam sebuah pernyataan resmi melalui X, Senin (25/3).

Baca Juga: Jaga Stabilitas Perdamaian, Jepang akan Tingkatkan Kapabilitas dan Diplomasi Pertahanan

Kemenlu Filipina pun menyebut pihaknya telah menginstruksikan perwakilannya di Cina untuk mengajukan pengaduan resmi atas insiden tersebut. Sementara, Kemenlu Cina menyebut tindakan penjaga pantainya sesuai dengan hukum demi menjaga kedaulatan nasional.

"Ren’ai Jiao, selalu menjadi wilayah Cina. Filipina harus segera menghentikan pelanggaran dan provokasinya, serta tidak merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Jika Filipina bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, Cina akan terus mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritimnya," kata Kemenlu Cina melalui Fmprc.gov.cn. (bp)