Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan nasional dapat berjalan selaras serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat sinkronisasi lintas sektor guna mengidentifikasi permasalahan dalam penyusunan standar kurikulum, kompetensi, sertifikasi, dan akreditasi pendidikan Aparat Penegak Hukum.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) guna membahas penyusunan Trafficking in Persons Report (TIP Report) Amerika Serikat Tahun 2025 terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menggelar rapat koordinasi (rakor) Identifikasi Strategi Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional (KSPI) di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menginisiasi rancangan Pembangunan Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahun 2026.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat kolaboratif lintas kementerian dan lembaga guna merumuskan langkah terpadu dalam penanganan isu separatisme di Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat strategi nasional dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menyelenggarakan rapat koordinasi tindak lanjut Laporan Aktivitas Kapal Cina di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya pelaksanaan komunikasi publik pemerintah yang terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.