Arsip artikel dan kontribusi Yakub Pryatama W di Indonesia Defense.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian sejumlah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas dalam kerja sama bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA).
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong peningkatan status Korem 061/Suryakancana dari tipe B menjadi tipe A.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menyelenggarakan rapat koordinasi tindak lanjut Laporan Aktivitas Kapal Cina di Wilayah Yurisdiksi Indonesia Tahun 2025.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian terkait Gaza merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia, dengan fokus utama pada misi perdamaian dan bukan keterlibatan dalam pertempuran.
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace Charter) di Davos, Swiss.
Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/1).
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Dewan Perdamaian Dunia (Board of Peace/BoP) tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian global.
Suasana malam Paris terasa istimewa ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Istana Élysée untuk menghadiri jamuan santap malam pribadi bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, Jumat (23/1).
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen berkelanjutan dalam mendukung perdamaian Palestina melalui keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza mendapat perhatian dari Komisi I DPR RI.
