
Komisi I DPR Minta Kasus WNI Terlibat Scam di Kamboja Ditangani Secara Proporsional
Komisi I DPR RI menekankan pentingnya penanganan kasus warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat praktik penipuan daring (scam) di Kamboja secara proporsional.
Arsip artikel dan kontribusi Yakub Pryatama W di Indonesia Defense.

Komisi I DPR RI menekankan pentingnya penanganan kasus warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat praktik penipuan daring (scam) di Kamboja secara proporsional.

Kepedulian terhadap warga terdampak bencana terus ditunjukkan oleh TNI-Polri melalui layanan kesehatan keliling yang menjangkau desa-desa di wilayah Sumatra.

Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim, memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Tradisi Korps Pejabat Kodam XVII/Cenderawasih di Aula Tonny A. Rompis, Makodam XVII/Cenderawasih.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat strategi nasional dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Komisi I DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meningkatkan kesiapsiagaan menyusul memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi mengarah pada konflik terbuka.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat menjadi jalur diplomasi alternatif bagi upaya penyelesaian konflik Palestina, khususnya krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Meningkatnya ancaman keamanan global mendorong Indonesia dan Australia untuk memperdalam kemitraan strategis di bidang hukum dan keamanan.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim, bersama Surry Amrin Ibrahim menghadiri kunjungan rombongan Solidaritas Perempuan Untuk Indonesia (Seruni) yang bersinergi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) di Provinsi Papua.

Sinergi TNI Angkatan Darat dan pemerintah terus terlihat dalam percepatan pembangunan jembatan di wilayah Provinsi Aceh.

Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) tidak disertai kewajiban pembayaran iuran sebesar US$ 1 miliar, sebagaimana isu yang sempat beredar di publik.