Arsip artikel dan kontribusi Yakub Pryatama W di Indonesia Defense.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan melalui pemerintahan yang bersih, reformasi struktural, serta peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai peringatan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga merupakan alarm serius yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional.
Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Inggris dinilai sebagai langkah diplomatik yang strategis dan relevan dengan dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya inovasi dan penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Pemerintah terus mempercepat pemulihan konektivitas wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh Utara dengan memprioritaskan pembangunan sejumlah jembatan darurat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera menyusun peta ancaman siber nasional yang bersifat eksplisit, dinamis, dan strategis.
Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sepakat memperkuat kemitraan strategis bilateral, khususnya di sektor maritim dan pendidikan, dalam pertemuan resmi di 10 Downing Street, London.
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran merusak lingkungan.
Prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dari Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) VI Makassar terus memperkuat operasi pencarian pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan hilang kontak di wilayah pegunungan Kabupaten Maros.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum dan penyelamatan aset negara dengan menggelar rapat terbatas (ratas) terkait penertiban kawasan hutan prioritas.
