Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian sejumlah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas dalam kerja sama bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA).
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian terkait Gaza merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia, dengan fokus utama pada misi perdamaian dan bukan keterlibatan dalam pertempuran.
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace Charter) di Davos, Swiss.
Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza mendapat perhatian dari Komisi I DPR RI.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai peringatan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga merupakan alarm serius yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional.
Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Inggris dinilai sebagai langkah diplomatik yang strategis dan relevan dengan dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera menyusun peta ancaman siber nasional yang bersifat eksplisit, dinamis, dan strategis.
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menuturkan refleksi awal tahun 2026 soal kondisi strategis global dan kebijakan pertahanan nasional Indonesia. Ia menilai dinamika lingkungan strategis sepanjang 2025 sangat kompleks, termasuk eskalasi konflik perbatasan Thailand–Kamboja.
Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen, menyatakan pemerintah Indonesia cukup cepat dan responsif dalam menanggapi kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara-negara konflik seperti Venezuela dan Gaza.
Peristiwa penculikan empat warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bajak laut di perairan Gabon menuai perhatian serius dari DPR RI.
