Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Menanggapi kesiapan TNI AD dalam menghadapi modern warfare di domain drone dan siber, General Chairman Komunitas Peduli Hankam, Kenzie Sultan Ryvantya, menyoroti bahwa penerapan konsep perang semesta dalam doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) kini menuntut redefinisi mendasar terhadap pola interaksi militer-sipil.
Saat bencana besar terjadi, peran Tentara Nasional Indonesia selalu sebagai garda terdepan yang hadir untuk membantu, mengevakuasi, serta menjadi jembatan kebutuhan darurat warga. Dalam bencana besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, misalnya, TNI memastikan bahwa bantuan tidak berhenti di kota besar saja, melainkan menjangkau sampai desadesa terpencil.
Operasi militer terutama di wilayah konflik, selalu memunculkan berbagai dinamika. Pertanyaan yang sejak dulu mengemuka: siapa sebenarnya yang memegang kendali penuh atas pasukan khusus TNI di lapangan? Apakah Panglima TNI langsung, atau ada struktur komando gabungan yang lebih kompleks?
Keterlibatan TNI dalam program MBG menandai babak baru peran TNI dalam mendukung agenda strategis nasional. Setelah setahun program ini berjalan, MBG tidak hanya menguji kapasitas logistik serta organisasi TNI, tetapi juga membuka ruang evaluasi.
Defense Talk – Apakah TNI benar-benar sedang bertransformasi menjadi kekuatan modern yang siap menghadapi konflik abad ke-21? Ataukah transformasi yang kita lihat hari ini masih sebatas perubahan struktur dan positioning strategis?
Kemandirian industri pertahanan bukan sekadar agenda teknis pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), melainkan bagian integral dari strategi menjaga kedaulatan, keamanan nasional, dan posisi tawar Indonesia di tengah dinamika geopolitik global
Imbas dari pecahnya konflik antara Pakistan dan India salah satunya adalah berhasil dilumpuhkannya jet tempur Rafale buatan Prancis milik India oleh jet tempur J-10C buatan Cina milik Pakistan.
Isu mengenai Wakil Panglima TNI kembali mencuat. Apalagi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai rapat dengan Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu menyebut keorganisasian TNI sudah ada aturan yang memungkinkan adanya jabatan Wakil Panglima TNI, namun sejauh ini jabatan tersebut belum ada yang mengisi.
Pada tahun 2025 mendatang, setidaknya terdapat 2 jabatan strategis yang akan berganti. Kedua posisi tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang akan berakhir pada bulan April dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Agustus 2025.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 mempertegas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan pelaku dari kalangan sipil dan militer dapat menjadi langkah besar dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia.
