PARLEMEN
Berita parlemen dan kebijakan pertahanan Indonesia, pembahasan anggaran militer, pengawasan TNI, regulasi pertahanan, diplomasi pertahanan, serta keputusan strategis DPR.
DPR Dorong Kemandirian dalam Industri Pertahanan Dalam Negeri
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam memperkuat industri pertahanan dalam negeri sebagai bagian dari strategi besar kemandirian nasional dan ketahanan negara.
Baca selengkapnya →UPDATE TERBARU
PARLEMEN
Komisi I Minta Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza Dikaji Matang
Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menilai rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan perdamaian TNI ke Gaza, Palestina, perlu dikaji secara mendalam.
DPR Dorong Misi Gaza Berbasis Peacekeeping, Bukan Kekuatan Besar
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza sebaiknya tidak dilakukan dalam jumlah terlalu besar.
Komisi I: Transformasi Industri Pertahanan Harus Dipercepat untuk Wujudkan Kemandirian Nasional
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menegaskan pemerintah perlu mempercepat transformasi industri pertahanan nasional agar Indonesia tidak lagi bergantung pada produk luar negeri.
Korem 083 Malang Tampilkan Binaan UMKM, Komisi I: Contoh Nyata TNI Dukung Ketahanan Pangan
Korem 083/Baladhika Jaya (BDJ) menunjukkan peran teritorial yang tidak biasa dengan menampilkan berbagai produk binaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Komisi I DPR RI Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor Jaga Stabilitas Wilayah Korem 073/Makutarama
Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan pentingnya penguatan fungsi deteksi dini dan kolaborasi lintas sektoral dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya di wilayah Korem 073/Makutarama yang memiliki nilai strategis tinggi.
DPR Tegaskan Pasal 47 UU TNI Konstitusional dan Rasional di Hadapan MK
DPR RI menegaskan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan kebijakan hukum yang konstitusional dan rasional.
DPR: Pelibatan 4.000 ASN jadi Komcad Harus Sukarela dan Tak Ganggu Layanan Publik
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pelibatan sekitar 4.000 aparatur sipil negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad) harus dilaksanakan secara hati-hati, terukur, dan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme birokrasi sipil.
Komisi I DPR: Dewan Perdamaian Gaza Diharapkan Segera Wujudkan Perdamaian
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi kembali terjadinya serangan Israel ke Jalur Gaza di tengah telah dibentuknya Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace).
Komisi I DPR: Israel Harus Didepak dari Board of Peace Usai Serang Pengungsi Gaza
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal mengecam keras serangan mematikan Israel terhadap Kamp Pengungsi Ghaith di wilayah Al-Mawasi, Khan Younis, Jalur Gaza, Sabtu (31/1).
Komisi I DPR Minta Kasus WNI Terlibat Scam di Kamboja Ditangani Secara Proporsional
Komisi I DPR RI menekankan pentingnya penanganan kasus warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat praktik penipuan daring (scam) di Kamboja secara proporsional.
Komisi I DPR Minta Kemlu Tingkatkan Kesiapsiagaan Terkait Ketegangan AS–Iran
Komisi I DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meningkatkan kesiapsiagaan menyusul memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi mengarah pada konflik terbuka.
Sukamta: Indonesia Masuk Dewan Perdamaian jadi Diplomasi Alternatif untuk Palestina
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat menjadi jalur diplomasi alternatif bagi upaya penyelesaian konflik Palestina, khususnya krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
DPR Dorong Penyelesaian MoU Indonesia–UEA, Soroti Pajak Hibah
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian sejumlah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas dalam kerja sama bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA).