Arsip artikel dan kontribusi Yakub Pryatama W di Indonesia Defense.
Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kerajaan Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah di Indonesia agar tidak menyalahgunakan amanah rakyat demi kepentingan pribadi.
Pakar strategi dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU), Agung ‘Sharky’ Sasongkojati kepada Indonesia Defense Magazine mengemukakan secara kuantitas, jumlah radar GCI Indonesia masih jauh dari ideal.
Indonesia kembali menegaskan identitasnya sebagai negara maritim dengan hadirnya KRI Canopus-936, kapal bantu hidro-oseanografi ocean going (BHOD-OG) tercanggih yang kini memperkuat jajaran TNI AL.
Operasi evakuasi terhadap korban sipil di pedalaman Yahukimo, Papua Pegunungan, berubah menjadi pertempuran sengit setelah pasukan Komando Operasi Khusus (Koops) TNI Habema diserang kelompok bersenjata yang diduga berasal dari OPM Kodap XVI Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi perlombaan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah yang dinilai dapat dipicu oleh eskalasi konflik berkepanjangan.
Langkah Presiden RI Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan disambut positif oleh Komisi I DPR RI.
Pemerintah akhirnya mengungkap alasan di balik kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Pemerintah Indonesia dan Kamboja memperkuat perang melawan sindikat online scam lintas negara dengan menyepakati pembentukan Indonesia Desk di Markas Besar Cambodia National Police (CNP).
Memasuki bulan ketiga penyanderaan Kapten Ashari Samadikun (33), kapten kapal asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, oleh kelompok bajak laut di perairan Somalia, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah memperkuat koordinasi nasional melalui satu komando lintas kementerian dan lembaga.
