
TNI AD Terapkan Pendekatan Smart Approach untuk Papua, Ini Penjelasannya
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono buka suara terkait penerapan atau pendekatan smart approach untuk Papua.
Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono buka suara terkait penerapan atau pendekatan smart approach untuk Papua.

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyambangi Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/11), untuk membahas percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Mewakili Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Gabriel Lema hadiri Konferensi Veteran Negara-Negara ASEAN (Veterans Confederations of ASEAN Countries–VECONAC).

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menargetkan TNI membentuk 150 batalion teritoral pembangunan setiap tahun.

Pemerintah memastikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan resmi ditugaskan untuk memperkuat pengamanan di berbagai instalasi vital nasional, mulai Desember mendatang.

Pemerintah telah menetapkan tiga lokasi yang disebut center of gravity. Penetepan itu diumumkan setelah rapat Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan para pimpinan tiga matra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah mempersiapkan pembentukan Pasukan Pemelihara Perdamaian untuk penugasan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Gaza, Palestina.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengungkapkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memberikan tugas menjaga daerah-daerah vital seperti industri kilang minyak.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, memastikan seluruh penertiban tambang ilegal berjalan sesuai dengan hukum, terukur, dan berkelanjutan. Termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pembangunan kekuatan pertahanan merupakan fondasi utama bagi percepatan pembangunan ekonomi nasional.