Operasi militer terutama di wilayah konflik, selalu memunculkan berbagai dinamika. Pertanyaan yang sejak dulu mengemuka: siapa sebenarnya yang memegang kendali penuh atas pasukan khusus TNI di lapangan? Apakah Panglima TNI langsung, atau ada struktur komando gabungan yang lebih kompleks?
Keterlibatan TNI dalam program MBG menandai babak baru peran TNI dalam mendukung agenda strategis nasional. Setelah setahun program ini berjalan, MBG tidak hanya menguji kapasitas logistik serta organisasi TNI, tetapi juga membuka ruang evaluasi.
Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, Indonesia membutuhkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang mampu tampil sebagai wajah pemerintah.
Pergantian orang nomor satu di matra laut, Laksamana TNI Muhammad Ali yang akan memasuki usia 58 tahun pada 9 April 2025 kembali menjadi sorotan. Besar kemungkinan proses suksesi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) akan berjalan sesuai siklus normatif tanpa ada perpanjangan masa dinas pasca disahkannya revisi UU TNI. Hingga saat ini UU tersebut belum diundangkan sehingga dalam konteks penggantian KSAL, ketentuan lama masih akan menjadi acuan hukum.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebentar lagi akan berumur ke-79. Selama perjalanan puluhan tahun tersebut, TNI sebagai simbol ketahanan negara telah memainkan peran penting dalam mempertahankan kedaulatan dan melindungi rakyat Indonesia.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah memberikan porsi anggaran sebesar Rp 165,2 triliun untuk Kementerian Pertahanan yang menjadikan Kemhan sebagai kementerian dengan alokasi dana tertinggi.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga presiden terpilih dinilai akan menjadikan pertahanan sebagai salah satu sektor utama dalam pemerintahannya. Indikasi ini dapat dilihat dari postur anggaran Kementerian Pertahanan yang diperkirakan meningkat menjadi Rp 175,1 triliun dari pagu Rp 139,3 triliun (laporan APBN semester I/2024).
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebut jika pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri 2024 di Jakarta pada Jumat (12/7) tak perlu dibenturkan dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Imbas dari diserangnya Pusat Data Nasional (PDN) oleh peretas mengakibatkan 210 instansi pemerintah terdampak yang mengakibatkan layanan publik berbasis digital terganggu. Kebocoran ini dianggap menjadi kegagalan pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat. Pemerintah ke depan perlu berbenah jika tidak ingin kejadian ini berulang.
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai jika pergantian penyebutan kelompok KKB menjadi OPM bukan hanya akibat penembakan terhadap Danramil Aradide.