Jakarta, IDM – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga presiden terpilih dinilai akan menjadikan pertahanan sebagai salah satu sektor utama dalam pemerintahannya. Indikasi ini dapat dilihat dari postur anggaran Kementerian Pertahanan yang diperkirakan meningkat menjadi Rp 175,1 triliun dari pagu Rp 139,3 triliun (laporan APBN semester I/2024).
Pengamat militer ISESS Khairul Fahmi menilai kenaikan anggaran pertahanan banyak dilatarbelakangi banyak faktor di antaranya perubahan harga, perubahan atau penambahan ruang lingkup pekerjaan sampai adanya kebutuhan tambahan.
“Belanja alutsista saya kira juga bukan yang paling mempengaruhi kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan,” ucapnya pada Kamis (25/7).
Baca Juga: Kopassus dan Singapore Armed Forces Gelar Latma, Berbagi Taktik dan Teknik Bertempur
“Dalam konteks belanja alutsista terutama yang berkaitan dengan belanja impor, fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah tentu menjadi salah satu kontributornya. Selain itu, pemeliharaan dan perawatan alutsista eksisting juga menjadi concern pemerintah untuk ditingkatkan alokasi anggarannya secara proporsional,” lanjutnya.
Meski anggaran belanja pertahanan dalam RAPBN 2025 diperkirakan akan naik, Fahmi mengatakan angka tersebut masih berada dalam kisaran 0,7-0,8 persen dari PDB.
“Sementara saya sendiri sebenarnya berharap pemerintah bisa menembus batas psikologis satu persen dari PDB untuk dialokasikan ke sektor pertahanan,” ucapnya.
Baca Juga: Punya Peran Sentral, Ini Tugas Liason Officer TNI AD di Koopsudnas
Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, belanja pertahanan Indonesia termasuk yang terendah. Padahal, sejumlah negara mengalami kenaikan anggaran di atas satu persen dari PDB dalam beberapa tahun terakhir, bahkan ketika pandemi Covid-19 melanda.
“Kita abaikan Singapura yang belanja pertahanannya paling tinggi di kawasan dan jauh di atas kita. Tapi bahkan Timor Leste saja, telah mengalokasikan anggaran pertahanan di atas satu persen PDB dalam beberapa tahun terakhir,” jelas Fahmi.
Apalagi, saat ini lingkungan strategis (lingstra) tengah memasuki era yang serba ‘dinamis’. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas, dan volatilitas. Selain itu, potensi konflik, pembentukan aliansi hingga perlombaan senjata (arm races) yang meningkat seiring kondisi dan dinamika.
Baca Juga: Perwira dari Thailand, Filipina dan Turki Ikuti Pendidikan Kecabangan Kavaleri di Pusdikkav
“Itulah mengapa, dalam 10 tahun terakhir negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China dan lainnya, berpacu meningkatkan belanja pertahanannya. Termasuk seperti saya sebut di atas, ketika pandemi melanda, data SIPRI mencatat adanya peningkatan belanja pertahanan baik di lingkup regional maupun global secara signifikan, termasuk untuk belanja alutsista,” terang Fahmi.
Di sisi lain, meski anggaran belanja pertahanan meningkat, Fahmi mengingatkan perencanaan kebutuhan dan anggaran harus dilakukan dengan cermat dan menyasar pada proyeksi postur pertahanan dan potensi ancaman. Selain itu, lanjutnya, pelaksanaan realisasi belanja pertahanan haruslah berjalan secara akuntabel dan berintegritas untuk menekan potensi kebocoran anggaran.
“Selanjutnya, rencana-rencana yang sudah disusun juga harus direalisasikan secara disiplin dan berkesinambungan. Ini penting, karena kalau kita lihat, berbagai problem terkait peremajaan dan modernisasi alutsista terutama disebabkan pelambatan dalam realisasi belanja untuk memenuhi kekuatan pokok minimum (MEF) di Renstra II, 2015-2019,” ungkap Fahmi. (nhn)