Kementerian Pertahanan RI menyatakan bahwa pasukan TNI disiapkan untuk stabilisasi di Jalur Gaza, Palestina. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait membantah bahwa TNI akan dikerahkan untuk melucuti senjata Hamas.
Pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal menolak seruan untuk pelucutan senjata faksi-faksi Palestina di Gaza, dengan alasan bahwa melucuti senjata dari rakyat yang diduduki akan menjadikan mereka "korban mudah untuk dieliminasi".
Israel telah berulangkali melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas dan melakukan serangkaian serangan. Setidaknya 357 warga Palestina tewas dan 903 lainnya luka-luka sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober.
Hamas menyatakan bahwa gencatan senjata tidak dapat dilanjutkan selama Israel terus melanggar kesepakatan tersebut, yang diklaim telah dilanggar sekitar 738 kali sejak Oktober lalu.
Pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, menyatakan pihaknya telah menyetujui seorang menteri dari Otoritas Palestina untuk mengelola Gaza demi kepentingan publik.
Kelompok Hamas dilaporkan tengah menyiapkan operasi keamanan besar-besaran untuk menindak kelompok bersenjata yang diduga berkolaborasi dengan militer Israel di Jalur Gaza.
Pasukan Bersenjata Israel (IDF) mengatakan bahwa pihaknya telah menerima tawanan yang tewas dari Hamas melalui Palang Merah Internasional (ICRC) pada beberapa waktu lalu.
Hamas menegaskan komitmen terhadap kesepakatan gencatan senjata dengan Israel di tengah tuduhan telah melakukan pelanggaran. Kelompok itu menyatakan sedang berupaya untuk menyerahkan semua jenazah tawanan Israel dan prosesnya akan memakan waktu.