Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Wakil Panglima TNI, Kepala BIN serta sejumlah menteri di kabinetnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengantisipasi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, terutama terkait eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Pekan ini, panggung geopolitik Timur Tengah kembali menjadi saksi bisu atas dua manuver diplomasi yang sangat kontras dari dua kekuatan utama Asia. Di satu sisi, Perdana Menteri India Narendra Modi mencetak sejarah dengan berpidato di hadapan Parlemen Israel (Knesset). Di sisi lain, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan lawatan strategis ke Amman, Yordania, untuk melangsungkan pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II.
DPR RI menilai dinamika global yang diwarnai konflik geopolitik dan fragmentasi kepemimpinan internasional menuntut pendekatan diplomasi yang lebih inklusif dan berorientasi dialog.
Lonjakan anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kembali menempatkan sektor ini di bawah sorotan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan sekitar Rp337 triliun, salah satu yang terbesar dalam sejarah postur fiskal Indonesia. Pertanyaannya bukan lagi soal besaran anggaran, melainkan ke mana dan untuk siapa uang negara itu dibelanjakan.
Di era tahun 1960-an Indonesia pernah mempunyai Rudal SAM-75. Kehadiran rudal ini di tengah ketegangan geopolitik dan konfrontasi dengan Belanda terkait Irian Barat (kini Papua).
Situasi geopolitik dunia yang kian memanas dan penuh ketidakpastian menuntut Indonesia memiliki strategi pertahanan adaptif. Merespons hal ini, Universitas Pertahanan (Unhan) menggandeng kampus top Inggris, King’s College London, untuk meracik strategi pertahanan masa depan.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti situasi geopolitik dunia yang kian memanas belakangan ini. Khawatir akan pecahnya Perang Dunia Ketiga, SBY mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah konkret dengan menggelar sidang darurat.
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), memimpin upacara pengangkatan sumpah jabatan tenaga ahli DPN di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/1).
Pengamat geopolitik dan akademisi, Rasminto, menilai dinamika krisis geopolitik global yang ditandai dengan penangkapan Presiden Venezuela harus disikapi Indonesia dengan kesiapsiagaan pertahanan nasional yang holistik, mengingat perubahan tata dunia yang semakin tidak menentu dan sarat politik kekuatan.