Pemerintah Indonesia melalui KBRI Phnom Penh mencatat bahwa sedikitnya 3.167 Warga Negara Indonesia (WNI) telah meminta fasilitasi kepulangan ke tanah air. Ribuan WNI itu merupakan korban yang berhasil keluar dari sindikat penipuan daring (online scam) di Kamboja.
KBRI Phnom Penh berkerja sama dengan Direktorat Pelindungan WNI memfasilitasi ketibaan 36 Warga Negara Indonesia (WNI) karena praktik penipuan daring atau scam dari Kamboja.
Komisi I DPR RI menekankan pentingnya penanganan kasus warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat praktik penipuan daring (scam) di Kamboja secara proporsional.
Para menteri luar negeri anggota ASEAN bertemu untuk membahas konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin (22/12).
Thailand menuntut Kamboja lebih dulu mengungkapkan kesediaan untuk memperbaiki kesepakatan gencatan senjata. Hal itu diungkapkan di tengah konflik yang kembali terjadi pada beberapa waktu lalu.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN 2025 menyatakan komitmen untuk meredakan konflik Thailand-Kamboja, yang terus berlangsung dan telah menewaskan puluhan orang.
Kamboja mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengerahkan tim independen guna memastikan fakta di lapangan di tengah konflik dengan Thailand.
Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mendesak Thailand dan Kamboja untuk segera menghentikan bentrokan yang kembali terjadi di perbatasan dan menewaskan satu prajurit.
Warga Negara Indonesia (WNI) yang tewas diduga akibat kekerasan telah diberangkatkan dari Phnom Penh, Kamboja, dan tiba di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, pada Jumat (14/11).
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, mendesak pemerintah Indonesia menindak tegas jaringan pengiriman pekerja ilegal ke Kamboja yang terlibat dalam praktik penipuan daring atau online scam.