INDONESIA DEFENSE

Indeks Berita

Temukan liputan, perspektif, dan perkembangan yang penting bagi Anda.

Kanal
Reset filter

Semua berita

22466 hasil · Halaman 126/2247
14 Penerjun TNI AU Ikut Padamkan Karhutla di Kawasan Way Kambas

14 Penerjun TNI AU Ikut Padamkan Karhutla di Kawasan Way Kambas

Jakarta, IDM – Sebanyak 14 penerjun free fall TNI Angkatan Udara (TNI AU) turut dalam operasi gabungan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, Selasa (25/8). Mereka terhubung dengan 26 penerjun lainnya…

Cegah Sabotase Objek Vital, Marinir Patroli PLN di Natuna

Cegah Sabotase Objek Vital, Marinir Patroli PLN di Natuna

Prajurit Korps Marinir menyisir fasilitas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di kawasan Pian Tengah, Bunguran Barat, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (26/8). Patroli keamanan ini menyasar objek vital guna mencegah potensi sabotase pada jaringan listrik di wilayah perbatasan terluar Indonesia.

Iran dan Oman Bahas Koridor Sementara di Selat Hormuz

Iran dan Oman Bahas Koridor Sementara di Selat Hormuz

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi dan Menlu Oman, Badr Albusaidi mendiskusikan kerangka kerja untuk membuka jalur transit sementara melintasi Selat Hormuz di tengah konflik terus berlangsung antra Iran dan Amerika Serikat (AS).

Batalion Teritorial Pembangunan dan Upaya Membangun Pertahanan Pulau Besar di Abad Ke-21

Batalion Teritorial Pembangunan dan Upaya Membangun Pertahanan Pulau Besar di Abad Ke-21

Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 100 Batalion Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Kebijakan ini mengundang pro dan kontra dari publik, sebagian menganggap ini sebagai langkah strategis dalam pembangunan pertahanan darat Indonesia, sementara sebagian lainnya menganggap bahwa penggunaan istilah “teritorial pembangunan” menandakan merambatnya militer ke ranah sipil, terutama dengan penekanan eksistensi Kompi Peternakan dan Pertanian di Yonif TP. Di tengah pro dan kontra tersebut, penting untuk menelaah kebijakan ini secara lebih mendalam, terutama dengan mempertimbangkan doktrin pertahanan pulau besar.