Delegasi Militer China Kunjungi Kodam Udayana Bahas Hukum Militer

Jakarta, IDM – The Military Legislative Affairs Delegation of the Chinese People's Liberation Army (CPLA) mengunjungi Kodam IX/Udayana. Delegasi ini langsung disambut Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni di Makodam IX/Udayana beberapa waktu lalu.

Rombongan delegasi CPLA berjumlah 8 orang yang dipimpin Major General Wang Ling yang juga merupakan Kepala biro hukum Central Military Commission (CMC).

Menurut Pangdam, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Kunjungan Persahabatan Delegasi Urusan Legislatif Militer CPLA yang bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik antara militer Indonesia dan militer China.

Baca Juga: Tutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Kabadiklat Kemhan: Pemimpin Harus Adaptif, Berpikir Strategis dan Berintegritas

"Kami mengucapkan selamat datang kepada rombongan Delegasi CPLA, serta mengungkapkan apresiasi dan rasa bangga," kata Zamroni dikutip keterangan Pendam IX/Udayana.

Lebih lanjut dalam diskusi, Zamroni menyampaikan bahwa Institusi TNI khususnya TNI AD memiliki kecabangan yang khusus menangani permasalahan hukum yaitu korps hukum TNI AD. Dengan tugas pokok yaitu memberi bantuan hukum dan dukungan hukum serta perundang-undangan bagi Prajurit beserta keluarganya.

“Bantuan hukum diberikan kepada prajurit dan keluarganya yang sedang mengalami permasalahan hukum baik Pidana, Perdata, TUN (Tata Usaha Negara), maupun Agama. Kemudian dukungan hukum juga diberikan kepada prajurit dalam rangka menunjang tugas operasi dengan harapan tidak melakukan pelanggaran hukum,” jelas Zamroni.

Baca Juga: Panglima Angkatan Darat UEA Datangi KRI RJW-992, Ada Apa?

Sementara itu Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana dalam keterangannya menyampaikan bahwa dalam kunjungan yang dilakukan oleh Delegasi The Military Legislative Affairs Delegation of CPLA di Makodam IX/Udayana, salah satu fokus utama pembahasan adalah mengenai hukum militer.

"Pertemuan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai kerangka hukum militer yang efektif, dengan tujuan memperkuat kerja sama dalam menjaga ketertiban dan keamanan di kawasan," ujarnya. (rr)