Arsip artikel dan kontribusi Yakub Pryatama W di Indonesia Defense.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan ancaman keamanan modern, termasuk perang hibrida dan penggunaan drone, yang menuntut peningkatan profesionalisme TNI dan Polri.
Sebanyak 800 perwira tinggi TNI dan Polri mengikuti taklimat Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/10).
Komisi I DPR RI mendorong setiap pengembangan organisasi dan pembentukan satuan baru TNI diarahkan untuk memperkuat kesiapan operasional prajurit serta menjawab kebutuhan pertahanan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Momentum HUT ke-81 TNI menjadi saat yang tepat untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pembangunan postur pertahanan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman langsung tancap gas menjalankan tugas setelah resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan Kemenko Polkam dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan mekanisme koordinasi yang telah dibangun pendahulunya, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo setelah dirinya mendapat amanah baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Peringatan HUT ke-81 TNI Tahun 2026 menjadi momentum untuk menandai penguatan organisasi pertahanan melalui pelantikan dan pengukuhan sejumlah satuan baru.
Pergantian kepemimpinan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago kepada Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman diharapkan tidak mengganggu kesinambungan koordinasi pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
