Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, memastikan seluruh penertiban tambang ilegal berjalan sesuai dengan hukum, terukur, dan berkelanjutan. Termasuk konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan rakyat.
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan alasan TNI harus terlibat dalam penertiban tambang ilegal.
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas Halilintar PKH) yang dipimpin oleh Komandan Satgas (Dansatgas) Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang berhasil menertibkan ratusan tambang ilegal di kawasan hutan Desa Lubuk Lingkuk dan Desa Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan yang ditertibkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (4/11).
Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan TNI-Polri dan Bea Cukai untuk menutup tambang ilegal di Bangka Belitung. Hal ini dikatakannya dalam acara Munas VI PKS di Hotel The Sultan & Residence, Jakarta, Senin (29/9).
TNI akan dilibatkan dalam pengamanan tambang ilegal. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menghadiri rapat Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Kamis (11/9).
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) memimpin rapat DPN tentang pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas sumber daya alam, khususnya terkait penertiban tambang ilegal.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (purn.) Lodewijk F. Paulus menegaskan jika ada oknum jenderal TNI-Polri yang membekingi tambang ilegal tak akan punya kekebalan hukum.
Kapendam XV/Pattimura, Kolonel Inf Heri Krisdianto mengatakan saat ini pihaknya sedang mengusut dugaan oknum anggota Korem 151/Binaya yang terlibat atas praktik tambang ilegal maupun kepemilikan lokasi di Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku.
