Saat ini, Indonesia tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan. Selain dari persoalan ekonomi, tensi geopolitik, hingga keamanan, masifnya perang informasi (information warfare) juga perlu menjadi perhatian bersama.
Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) secara transparan dan partisipatif sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman digital yang semakin kompleks.
Perwakilan negara-negara ASEAN menggelar “The 10th ASEAN Our Eyes Working Group” untuk memperkuat ketahanan kolektif terhadap ancaman terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Forum digelar di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada 9-12 Juni 2026.
Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) Laksma TNI Ardiansyah mengingatkan, peta peperangan global saat ini telah meninggalkan pola-pola lama. Medan pertempuran modern kini didominasi oleh adu canggih teknologi jarak jauh dan perebutan ruang digital.
Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja menyoroti sejumlah isu strategis dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).
TNI Angkatan Udara (TNI AU) terus mengantisipasi dinamika ancaman yang semakin kompleks seiring dengan perubahan karakter peperangan modern. Ancaman tersebut kini tidak hanya berasal dari pertempuran udara konvensional, tetapi juga melalui pemanfaatan drone, rudal presisi, hingga serangan siber yang dapat memengaruhi efektivitas operasi militer.
Perang modern masa kini tak lagi cuman soal adu moncong meriam di permukaan laut. Menyadari ancaman itu, TNI AL menggandeng Angkatan Laut Italia untuk membentengi wilayah dasar laut Indonesia lewat teknologi siber mutakhir.
Puluhan prajurit TNI dari tiga matra mulai menjalani kursus khusus di tiga bidang, yakni Kursus Tenaga Pendidik (Susgadik) TNI VIII, Kursus Perwira Sejarah (Suspajarah) TNI XXX, dan Kursus Cyber Defense TNI VI TA 2026.