Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani perjanjian keamanan bilateral yang berlaku 10 tahun. Tujuannya untuk memperkuat pertahanan Ukraina sekaligus menjadi jembatan menuju keanggotaan North Atlantic Treaty Organization (NATO).
Jo Chol Su, Direktur Jenderal Departemen Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri Korea Utara (Korut), mengkritik kelompok G7 sebagai 'sisa-sisa perang dingin' yang menyebabkan konflik demi kepentingan pribadi dan melanggar kedaulatan negara lain.
Negara-negara anggota G7 sepakat untuk terus memberikan tekanan berupa sanksi di bidang ekonomi dan politik terhadap Rusia. Langkah itu diputuskan mengingat konflik terus berlangsung memasuki hari ke-505.
Jepang mengecam langkah Rusia yang akan segera menyimpan senjata nuklir taktis di Belarusia. Negara matahari terbit itu juga akan memberlakukan sanksi tambahan dan mendorong negara-negara G7 untuk melakukan hal serupa.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam KTT G7 2023 yang digelar di Hiroshima, Jepang pada 19-21 Mei. Ia menilai, pertemuan itu telah dipolitissai dan menjadi ajang propaganda yang menyebarkan nilai-nilai anti-Rusia.
Jepang memutuskan untuk mengirim bantuan militer ke Ukraina dalam konflik yang semakin sengit dengan Rusia. Rencana itu diputuskan setelah Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy di sela-sela KTT G7 2023 di Hiroshima.
Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota G7 satu suara mengecam agresi Rusia di Ukraina maupun ancaman retorika nuklir yang meningkat. Mereka juga sepakat untuk mempertegas sanksi terhadap Moskow.
Rusia memastikan tidak akan menjual minyaknya kepada negara-negara yang menerapkan batasan harga yang dipatok barat. Sebagai negara pengekspor minyak terbesar kedua, negara tersebut mengatakan pihaknya hanya akan menjual minyak pada negara yang sepakat dengan peraturannya.
Negara anggota G7 sepakat untuk bekerja sama dalam menyelidiki kejahatan perang di Ukraina, Selasa (29/11). Mereka berkomitmen untuk mengumpulkan barang bukti dan memastikan keadilan diberlakukan sesuai hukum internasional. Tujuannya agar memiliki bukti yang lebih aman dan terhindar dari praktik pemalsuan.