Pererat Kerja Sama Pertahanan, AS akan Kirim Kapal Penjaga Pantai ke Papua Nugini

Jakarta, IDM - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin mengatakan bahwa pihaknya akan mengerahkan kapal penjaga pantai ke Papua Nugini pada bulan Agustus mendatang. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan kedua negara untuk membangun kerja sama militer.

Dilansir dari Defense.gov, Kamis (27/7), pernyataan itu Austin ungkapkan saat bertemu Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Ibu Kota Port Moresby. Dalam kunjungannya, Austin menyebut kerjasama pertahanan antara AS dan Papua Nugini berdasarkan kesepakatan Shiprider merupakan wujud komitmen kedua negara untuk menegakkan hukum maritim dan menjaga stabilitas perdamaian.

Baca Juga: Misi Pegase ’23, Kadispenau Soal Kecanggihan Rafale: Pesawat yang Sulit Ditandingi dalam Pertempuran Udara

“Kami berkomitmen memperluas kerja sama melalui latihan gabungan dengan Pasukan Pertahanan Papua Nugini. Kesepakatan Shiprider juga sangat penting yang bermakna meningkatnya kerja sama dalam penegakan hukum maritim," kata Austin.

Melalui kesepakatan Shiprider, personel militer Papua Nugini dapat menggunakan kapal penjaga pntai AS untuk memerangi aksi pembajakan dan penangkapan ikan ilegal. Selain itu, AS juga akan membantu Papua Nugini membangun pelabuhan dan landasan udara sipil maupun militer selama 15 kedepan.

Austin juga menekankan, Pentagon tidak bermaksud untuk membangun pangkalan militer AS di Papua Nugini. Kesepakatan itu pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat kemampuan negara mitra untuk mempertahankan diri dan melindungi teritorialnya.

Baca Juga: 94 Perwira Remaja Lulus dari AAL, KSAL Tekankan Hal Ini

"Kami tidak ingin membangun pangkalan militer permanen di negara Papua Nugini. Saya ingin menegaskan kembali, ini komitmen kami terhadap kedaulatan dan otonomi negara Anda sekaligus meningkatkan hubungan pertahanan meningkat,” kata Austin pada Marape.

Sementara, Marape menilai kesepakatan pertahanan dengan AS ini juga dapat memberikan manfaat pada perekonomian. Sebab, selama ini Papua Nugini kesulitan memerangi kegiatan nelayan ilegal.

“Mereka datang atas undangan kami. Kami mengundang mereka bekerja sama di bidang militer untuk membantu membangun pertahanan kami dalam melindungi perbatasan kami sendiri, termasuk menghentikan penangkapan ikan dan penebangan hutan ilegal,” jelas Marape. (bp)