Jakarta, IDM – Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon menaruh perhatian penuh untuk menyelidiki kebocoran dokumen rahasia karena dianggap akan menimbulkan risiko serius terhadap keamanan negara. Sebagian informasi rahasia itu mencakup data perihal analisis kekuatan pasukan Ukraina dan rencana bantuan militer.
Dilansir dari AP, Selasa (11/4), kasus tersebarnya lusinan foto dokumen yang tersebar di sejumlah platform media sosial itu diduga telah terjadi selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, yang bermula dari obrolan tertutup di platform diskusi discord, sebelum akhirnya meluas ke Twitter dan Telegram.
Baca Juga: Rusia Modifikasi Bom Era Soviet FAB-500 Menjadi Rudal Jelajah
“Dokumen-dokumen yang beredar online menimbulkan risiko yang sangat serius bagi keamanan nasional dan berpotensi menyebarkan informasi yang keliru. Kami sangat berhati-hati dan mengawasi di mana ini diunggah dan diperbanyak,” ujar Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Publik, Chris Meagher.
Menurut Meagher, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pertama kali mengetahui adanya kebocoran dokumen rahasia itu pada Kamis (6/4). Sejak itu, Austin telah melakukan diskusi dengan sekutu untuk menilai dampak kerugian dan membentuk kelompok yang bertugas meninjau siapa yang memiliki akses ke dokumen tersebut.
Baca Juga: Resmi Jadi Anggota NATO, Finlandia akan Borong David’s Sling
“Kementrian Pertahanan mengamati dengan seksama bagaimana jenis informasi ini didistribusikan dan kepada siapa,” kata Austin.
Sementara itu, penyebar yang bertanggung jawab atas bocornya rahasia tersebut diduga orang dalam yang memiliki akses langsung. Meskipun begitu, beberapa dokumen yang disebar terlihat sudah diubah seperti perkiraan korban pasukan Rusia yang secara signifikan menjadi lebih sedikit. Di bawah bagian berjudul “Total Assessed Losses”, mencantumkan sekitar 16.000-17.500 korban Rusia dan hingga 71.000 korban Ukraina. Sedangkan, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley, mengatakan bahwa Rusia telah kehilangan lebih dari 100.000 tentara, begitupun Ukraina pada November tahun lalu. (bp)