OPINI

Sebagai bentuk upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia, terlebih di daerah rentan konflik seperti di wilayah Laut Cina Selatan (LCS), penambahan alutsista menjadi faktor esensial untuk menjawab kondisi keamanan yang dinamis di LCS.

Pengamat militer Tasha Imansyah mengungkapkan jika Laut Cina Selatan masih berpotensi eskalasi. Terlebih, belum lama ini sempat terjadi insiden tabrakan kapal antara penjaga pantai Filipina dan penjaga pantai Cina di perairan dekat karan Ren’ai Jiao Laut Cina Selatan pada Selasa (5/3).

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo akan memasuki masa purnabakti pada April 2024. Dengan demikian, dalam waktu dekat Fadjar akan menanggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di TNI Angkatan Udara (TNI AU).

Wacana rencana penambahan Kodam yang diungkap oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada saat rapat pimpinan TNI-Polri yang dilangsungkan belum lama ini masih menjadi pembicaraan. Rencana tersebut perlu mempunyai urgensi dan basis argumen yang tepat serta dikaji secara lebih dalam.

Teka-teki siapa yang akan mengisi posisi di berbagai kementerian pada kabinet yang akan datang makin ramai diperbincangkan setelah berakhirnya Pilpres 2024. Tak terkecuali pos menteri pertahanan yang akan ditinggalkan Prabowo Subianto. Beberapa nama telah muncul dipermukaan, baik dari latar belakang militer maupun akademisi.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi merespons positif perihal aktifnya kontrak pesawat tempur Rafale tahap ketiga. Menurutnya, hal ini menandakan jika belanja alutsista yang selama ini berjalan sudah sesuai dengan rencana yang matang.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menanggapi pernyataan Menkopolhukam yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut Sistem Pertahanan 5.0 yang tetap mengarah pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan digitalisasi.

Situasi geopolitik dan geostrategis yang dinamis dalam beberapa tahun belakang berpotensi munculnya ancaman pertahanan dan keamanan dalam negeri. Kebutuhan akan modernisasi alutsista dinilai menjadi mendesak demi asa menjaga negara. Untuk itu, Presiden Joko Widodo belum lama menyetujui penambahan alokasi pinjaman luar negeri (PLN) tahun 2020-2024 untuk Kementerian Pertahanan sebesar USD 4,99 miliar.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang sekarang kosong harus segera diisi dan jangan dibiarkan berlarut-larut.