OPINI

Sejak menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto berkomitmen untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri. Sejalan dengan tekad tersebut, Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Presiden RI melakukan langkah konkret di awal masa jabatannya.

Tantangan global ke depan akan semakin kompleks. Memiliki sosok pemimpin yang cakap, terutama pada sektor pertahanan adalah suatu keharusan. Penunjukan Menteri Pertahanan Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Sjafrie Sjamsoeddin dinilai sudah tepat.

Perjalanan sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berliku memang selalu menarik untuk dibahas. Tidak bisa dipungkiri bahwa TNI selalu hadir dalam setiap perubahan besar bangsa Indonesia. Mulai dari perjuangan melawan penjajah, mempertahankan kemerdekaan, mengatasi berbagai pemberontakan di dalam negeri, hingga mengawal reformasi yang pada akhirnya berpisah dari Polisi Republik Indonesia (Polri).  Perubahan tersebut kemudian diatur ulang melalui UU No. 34/2004, enam tahun setelah reformasi.

Tanggal 30 September 1938 menandai salah satu halaman paling tragis dalam sejarah, peristiwa yang tidak ingin diingat kembali oleh Barat. Tepat pada hari itu “Perjanjian Munich” ditandatangani oleh Inggris Raya, Prancis, Jerman dan Italia, dengan keterlibatan Polandia dan Hungaria. Persetujuan bersama tersebut membuka jalan bagi kehancuran negara Cekoslowakia, dan menjadi awal mula Perang Dunia II.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebentar lagi akan berumur ke-79. Selama perjalanan puluhan tahun tersebut, TNI sebagai simbol ketahanan negara telah memainkan peran penting dalam mempertahankan kedaulatan dan melindungi rakyat Indonesia.

Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih Indonesia ke-8, Prabowo Subianto dalam beberapa hari terakhir melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah negara ASEAN seperti Brunei, Laos, Kamboja, Thailand, dan Malaysia.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah memberikan porsi anggaran sebesar Rp 165,2 triliun untuk Kementerian Pertahanan yang menjadikan Kemhan sebagai kementerian dengan alokasi dana tertinggi.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga presiden terpilih dinilai akan menjadikan pertahanan sebagai salah satu sektor utama dalam pemerintahannya. Indikasi ini dapat dilihat dari postur anggaran Kementerian Pertahanan yang diperkirakan meningkat menjadi Rp 175,1 triliun dari pagu Rp 139,3 triliun (laporan APBN semester I/2024).

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebut jika pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja (capaja) TNI-Polri 2024 di Jakarta pada Jumat (12/7) tak perlu dibenturkan dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Imbas dari diserangnya Pusat Data Nasional (PDN) oleh peretas mengakibatkan 210 instansi pemerintah terdampak yang mengakibatkan layanan publik berbasis digital terganggu. Kebocoran ini dianggap menjadi kegagalan pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat. Pemerintah ke depan perlu berbenah jika tidak ingin kejadian ini berulang.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai jika pergantian penyebutan kelompok KKB menjadi OPM bukan hanya akibat penembakan terhadap Danramil Aradide.

Dalam pengembangan industri strategis terutama dalam sektor pertahanan, penguasaan teknologi kunci merupakan aspek terpenting. Menurut pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, Implementasi ideal dari apa yang disebut sebagai mengubah belanja menjadi investasi adalah dengan memastikan agar belanja-belanja impor alat-peralatan pertahanan kita selalu disertai oleh skema-skema offset yang memiliki manfaat signifikan dan berkelanjutan bagi pengembangan industri pertahanan nasional.

Pucuk komando di tubuh TNI Angkatan Udara (TNI AU) akan berganti. Pasalnya, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) akan memasuki masa pensiun pada April 2024 mendatang.

Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, dinilai memiliki kemampuan untuk menterjemahkan visi-misinya terkait masalah keamanan kawasan seperti soal Laut China Selatan dan Indo-Pasifik secara luas dengan lebih komprehensif, substansial dan berdampak.

Sebagai bentuk upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia, terlebih di daerah rentan konflik seperti di wilayah Laut Cina Selatan (LCS), penambahan alutsista menjadi faktor esensial untuk menjawab kondisi keamanan yang dinamis di LCS.

Pengamat militer Tasha Imansyah mengungkapkan jika Laut Cina Selatan masih berpotensi eskalasi. Terlebih, belum lama ini sempat terjadi insiden tabrakan kapal antara penjaga pantai Filipina dan penjaga pantai Cina di perairan dekat karan Ren’ai Jiao Laut Cina Selatan pada Selasa (5/3).