Oleh: Sergei Tolchenov, Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia
Jakarta, IDM – Tanggal 30 September 1938 menandai salah satu halaman paling tragis dalam sejarah, peristiwa yang tidak ingin diingat kembali oleh Barat. Tepat pada hari itu “Perjanjian Munich” ditandatangani oleh Inggris Raya, Prancis, Jerman dan Italia, dengan keterlibatan Polandia dan Hungaria. Persetujuan bersama tersebut membuka jalan bagi kehancuran negara Cekoslowakia, dan menjadi awal mula Perang Dunia II.
Berdasarkan perjanjian itu, Cekoslowakia seharusnya menyerahkan Sudetenland ke Jerman dalam waktu 10 hari, padahal delegasi resmi negara tersebut tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perundingan. Perjanjian ini tercatat dalam sejarah dengan nama “Perjanjian Munich” atau “Pengkhianatan Munich”.
Bagi bangsa Indonesia, peristiwa yang terjadi di Eropa pada tahun 1930 hingga 1940-an itu mungkin tampak jauh dari sisi ruang dan waktu. Namun penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui dan mengingat penyebab pecahnya Perang Dunia II serta bantuan yang diberikan Inggris dan Prancis kepada Nazi. Hikmah dari apa yang pernah terjadi di waktu lampau, saat ini menjadi lebih relevan dari sebelumnya.
Pertama-tama, ada baiknya kita memperhatikan proses sejarah di Jerman pada tahun 1930-an. Pada bulan Januari 1933, Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler merebut kekuasaan di negara tersebut. Partainya, NSDAP, memanfaatkan rasa kecewa dan keinginan balas dendam atas kekalahan pada Perang Dunia I yang berkecamuk di masyarakat. Itulah sebabnya ideologi yang dikembangkan dan diakui oleh Hitler dan antek-anteknya sangat menonjolkan rasa kebencian dan kekejaman terhadap dunia luar.
Setelah memproklamirkan orang Jerman sebagai perwakilan dari ras “superior” (uebermenschen) para perampas kekuasaan membenarkan kemungkinan untuk menaklukkan kelompok etnis “bawah” (untermenschen) lainnya. Dalam pemahaman para ideolog Jerman, etnis bawah yang termasuk golongan tersebut adalah: Yahudi, Gipsi, seluruh penduduk Asia, Slavia, dan penduduk Uni Soviet lainnya.
Baca Juga: Satgas Yonif Para Raider 432 Ajari Anak-Anak Kampung Kaboneri Berbahasa Inggris
Dari sudut pandang Nazi, bangsa yang disebutkan di atas tadi harus dimusnahkan. Setelah serangan terhadap Uni Soviet pada tahun 1941, Heinrich Himmler, seorang pejabat senior Nazi Jerman menyatakan, “Di sisi sana terdapat sebuah bangsa dengan populasi 180 juta jiwa, mereka adalah campuran ras dan bangsa, yang namanya sulit diucapkan dan esensi fisiknya sedemikian rupa, sehingga satu-satunya hal yang dapat dilakukan terhadap mereka adalah menembak mereka tanpa rasa iba atau belas kasihan”. Berdasarkan pandangan ini, sebuah rencana dikembangkan. Menurut dia, di wilayah Rusia modern, hanya sebanyak 40 juta warga yang perlu dibiarkan hidup untuk dijadikan budak.
Berdasarkan hal tersebut, ideologi dan tindakan Nazi menjadi ancaman bagi eksistensi rakyat Rusia dan Uni Soviet. Rencana perwujudan kekaisaran Hitler juga mengancam negara-negara yang penduduknya “sudah bercampur baur” dengan perwakilan ras yang lebih rendah. Negara seperti itu dianggap tidak layak untuk merdeka. Prancis adalah salah satunya.
Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah kebijakan Prancis dan Britania Raya terhadap Hitler pada periode 1933-1939. Istilah yang digunakan adalah “kebijakan appeasement” (kebijakan pemuasan). Hal itu menyiratkan bahwa Paris dan London membuat sejumlah kelonggaran terhadap Nazi Jerman, dengan harapan mereka mampu mengekang hasrat Berlin dan melindungi diri mereka dari serangan.
Seringkali dilupakan bahwa dalam “kebijakan pemuasan” tersebut juga mencakup aspek lain yaitu “politik pecah belah” antara Jerman dengan Uni Soviet. Politik tersebut mendorong Hitler untuk memperluas perang di Timur. Selama periode itu, Uni Soviet merupakan salah satu negara adidaya yang paling kuat dan maju. Pemerintah Inggris dan Prancis ingin menghentikan laju pertumbuhan ekonomi Soviet dengan cara apapun.
Oleh karena itu, alih-alih bekerja sama dengan Moskow untuk menciptakan sistem keamanan kolektif di Eropa (seperti yang ditekankan oleh diplomat Soviet) dan membendung agresivitas Jerman, Inggris dan Prancis justru memilih menggunakan agresivitas Nazi sebagai upaya melemahkan Uni Soviet.
Baca Juga: Antusiasme Masyarakat Menyaksikan Defile Alutsista di HUT TNI ke-79
Dalam hal ini, “kelonggaran” yang diberikan London dan Paris kepada Berlin adalah terhadap satu negara penuh dan masyarakat Eropa. Dengan demikian, Inggris Raya dan Prancis tidak berupaya untuk mencegah, namun dalam beberapa hal justru berkontribusi terhadap kemenangan para pendukung Hitler, seperti dalam Perang Saudara Spanyol. Pada bulan Maret 1938, dengan persetujuan penuh dari pemerintah Inggris dan Prancis, dengan mulus Jerman merebut Austria (Anschluss).
Perjanjian Munich menjadi puncak dari kebijakan keji dan pengecut pihak Barat, pengkhianatan Inggris dan Prancis terhadap Cekoslowakia. Pada musim semi tahun 1938, Jerman menuntut Cekoslowakia menyerahkan Sudetenland ke Jerman, dan membawa pasukan ke perbatasan. Pada bulan September di tahun yang sama, kelompok separatis dan teroris yang disponsori Nazi memulai rangkaian kerusuhan dan bentrokan dengan pasukan pemerintah di wilayah tersebut. Polandia dan Hungaria mengajukan klaim teritorial terhadap Cekoslowakia.
Selama periode krisis tersebut, pemerintah Inggris Raya dan Prancis yang terjalin dalam hubungan sekutu dengan Cekoslowakia berdasarkan perjanjian tahun 1924-1925, justru menunjukkan keengganan mereka untuk menentang agresor. Meskipun mereka memiliki tentara yang kuat dan pengaruh politik, namun Inggris dan Prancis dalam perundingan bilateral memutuskan untuk memberikan dukungan terhadap tuntutan Berlin. Hal ini mereka sampaikan kepada pemerintah Cekoslowakia pada 20-21 September 1938.
Pada tengah malam tanggal 29 September ke 30 September 1938 di Munich, Perdana Menteri Inggris Raya Neville Chamberlain dan Perdana Menteri Prancis Edouard Daladier melalui mediasi kepala pemerintahan fasis Italia Benito Mussolini, menandatangani perjanjian dengan Adolf Hitler tentang penyerahan Sudetenland dari Cekoslowakia ke Jerman. Pada hari yang sama, 30 September 1938, Inggris menandatangani deklarasi non-agresi dengan Hitler.
Tiga bulan kemudian, pada 6 Desember 1938, Prancis menandatangani perjanjian serupa dengan Jerman. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Dalam kurun waktu enam bulan setelah penandatanganannya, negara Cekoslowakia hancur total dan dibagi-bagi antara Jerman, Hungaria dan Polandia,. Lagi-lagi London dan Paris tidak berusaha menghalanginya.
Baca Juga: HUT ke-79, Kejutan Manis Petani Jember untuk TNI
Dalam persidangan penjahat perang Nazi di pengadilan Nuremberg yang dilaksanakan setelah perang usai, salah satu jenderal utama Jerman, Wilhelm Keitel, ketika ditanyakan dalam persidangan, “Apakah Jerman akan menyerang Cekoslowakia pada tahun 1938 jika pada saat itu Praha (Cekoslowakia) mendapatkan dukungan dari kekuatan Barat?” Jawabannya adalah, “Tentu saja tidak. Kami tidak cukup kuat dari sudut pandang militer. Tujuan Munich adalah mengusir Rusia dari Eropa, mengulur waktu dan melengkapi persenjataan Jerman.”
Akibat utama dari penerapan “kebijakan pemuasan” aggressor, justru menjadi tahun-tahun perang paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Puluhan juta orang tewas, terluka dan hilang; kamp konsentrasi Nazi, Holocaust, kelaparan, kehancuran dan lain-lain. Penderitaan jutaan orang tidak terhitung banyaknya. Inggris Raya dan Prancis tidak berupaya membendung rencana agresif rezim kriminal misantropis Nazi, dan melakukan ini untuk melemahkan posisi Uni Soviet. Kebijakan mereka adalah salah satu alasan utama pecahnya Perang Dunia II.
Negara-negara Barat dengan sengaja memutarbalikkan hasil Perang Dunia II dan bersikukuh menyangkal peran penting Uni Soviet dalam kemenangan atas Third Reich, dan pembebasan Eropa dari hegemoni Nazi. Persamaan antara peristiwa pada masa itu dan masa kini terlihat sangat mencolok, ketika negara-negara NATO memaksa warga Ukraina untuk berpartisipasi dalam permusuhan dan terus memaafkan kejahatan rezim Kyiv.
Washington, London dan “Brussels kolektif” tidak peduli bahwa di Ukraina pemujaan terhadap Nazi dan kaki tangannya telah diangkat ke peringkat kebijakan negara, dan melakukan rehabilitasi (pemulihan) bagi mereka yang bertugas di pasukan Hitler. Tujuan Barat tetap sama yaitu untuk melemahkan posisi Rusia sebesar mungkin, dan menciptakan ancaman terhadap keberadaan negara Rusia.
Saat ini, penyebutan “Perjanjian Munich” dengan malu-malu terhapus dari ingatan masyarakat negara-negara Barat dan seluruh dunia. Kewajiban utama kita adalah menolak penulisan ulang sejarah dan manipulasi fakta, dengan hati-hati melindungi masa lalu bersama dan menarik kesimpulan yang benar darinya. Tugas ini terlihat sangat penting dalam konteks perayaan 80 tahun Kemenangan Uni Soviet dan sekutunya pada tahun 2025, dalam perang melawan Nazi Jerman dan sekutunya.