Ukraina Sangkal Terlibat Pemboman Pipa Gas Nord Stream

Jakarta, IDM – Penasihat Presiden Ukraina Mykhailo Podolyak menyangkal keterlibatan pemerintahnya terkait meledaknya pipa gas Nord Stream. Pernyataan tersebut muncul untuk menanggapi sebuah laporan intelijen yang mencurigai kelompok pro-Ukrainalah yang menyabotase jalur pipa gas dari Rusia ke Eropa pada September tahun lalu.

Dilansir dari NPR, Jumat (10/3), Podolyak mengatakan bahwa laporan intelijen yang beredar hanyalah sebuah asumsi yang tidak berdasar. Menurutnya, tuduhan tersebut muncul untuk mengalihkan pendukung Ukraina di Eropa dan memutarbalikkan fakta yang menggambarkan Rusia sebagai korban.

“(Laporan itu) terlalu banyak asumsi dan dugaan tanpa nama serta bukan fakta yang sebenarnya. Menyabotase jalur pipa sama sekali tidak memiliki arti taktis dan tidak memengaruhi jalannya perang dengan cara apa pun,” ujarnya.

Baca Juga: Taiwan Curigai Cina Sabotase Kabel Internet Bawah Laut

Sebelumnya, sebuah laporan intelijen yang diterbitkan oleh New York Times dan koran Jerman Die Zeit menyatakan bahwa kelompok pro-Ukraina adalah dalang dari tragedi di Laut Baltik yang menyebabkan terputusnya jalur gas ke beberapa negara Eropa. Die Zeit menulis terdapat pelaku serangan yang menggunakan kapal pesiar atas nama dua orang Ukraina. Namun, kelompok tersebut bertindak secara independen dan bukan bagian dari pemerintahan Zelensky.

Ibarat lempar batu sembunyi tangan, Podolyak menegaskan bahwa Rusia memiliki alasan untuk melakukan sabotase tersebut. Salah satunya menyerbarkan provokasi agar invasi dapat berlangsung.

“Mereka merencanakan berbagai provokasi, berbohong bahwa Ukraina adalah ancaman bagi Rusia dan mulai melancarkan serangan rudal ke kota-kota di negara kami," tegasnya.

Baca Juga: Pasok Komponen Drone ke Iran, AS Sanksi Perusahaan Cina

Sementara itu, juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov turut menangkal tuduhan yang diarahkan ke negaranya. Laporan tersebut dinilai sebagai penyebaran disinformasi yang terkoordinasi di media. Ia pun menyerukan agar penyelidikan dilakukan secara transparan.

"Negara-negara pemegang saham pipa gas Nord Stream dan PBB harus menuntut penyelidikan transparan secara segera dan melibatkan orang-orang yang memiliki kapabilitas," jelasnya. (bp)