Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan pengamanan pelaksanaan pemilu 2024 di Papua akan berlapis. Hal ini dikatakannya saat menggelar apel pasukan TNI AD untuk pengamanan pemilu di Monas, Rabu, (8/11/2023).
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan akan mengerahkan 115 ribu personel untuk mengamankan pemilu 2024 mendatang.
Seluruh unsur TNI AD di Indonesia terdiri dari Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) dan perwakilan 15 Kodam di Indonesia menggelar apel pasukan TNI AD pengamanan pemilu 2024 di Monas, Rabu, (8/11/2023). Pada kesempatan tersebut mereka juga bersama-sama mendeklarasikan pemilu damai 2024.
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (7/11).
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan pihaknya sudah memetakan (mapping) daerah rawan-rawan dalam Pemilu mendatang.
Komandan Lanud Atang Sendjaja (Danlanud Ats) Bogor, Marsma TNI M. Taufiq memimpin apel pagi gabungan di Apron Lanud Ats, Bogor, Senin (6/11).
Dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto ribuan pimpinan di jajaran TNI AD berkumpul untuk menegaskan netralitas pemilu 2024 mendatang.
Sebanyak 163.212 personel gabungan terdiri dari 10.890 personel TNI, Korbrimob 1.000 personel, Satgasda 9.866 personel, Satgasres 10.324 personel, Linmas 131.132 personel menggelar apel pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di lapangan Presisi Polda Metro Jaya pada Rabu, (18/10) pukul 8.30 WIB.
Lewat media sosial Kostrad kembali mengkampanyekan larangan prajurit TNI untuk terlibat dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
Kepala Staf Umum (Kasum) Panglima TNI, Letjen Bambang Ismawan mengatakan TNI bakal berperan aktif mengamankan seluruh tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024. Ia memastikan pihaknya menerapkan kebijakan netralitas dalam mengemban tugas tersebut.
