Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta TNI dalam menangani dampak bencana yang melanda Kabupaten Agam, Sumatra Barat.
Upaya penyaluran bantuan logistik bagi korban bencana di Aceh Tengah dan Bener Meriah terus dilakukan meski menghadapi medan yang ekstrem.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI melepas keberangkatan Satuan Tugas Tenaga Kesehatan (Satgas Nakes) TNI Gelombang V untuk warga di Jalur Gaza, Palestina. Upacara pelepasan dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto di Ruang Palapa Kemhan RI, Jakarta Pusat, Senin (15/12).
Presiden RI Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi warga terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk Takengon, Aceh, pada Jumat (12/12).
Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan tinggal semalam di Aceh untuk memimpin rapat terbatas mengenai penanganan bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa mendalam atas banyaknya korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menegaskan bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua pada prinsipnya memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan komunitas adat.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa melaksanakan kegiatan Pemantauan Industri Pertahanan di PT Pindad (Persero), Bandung, Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia untuk mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera mengambil langkah konkret dalam menghentikan konflik kemanusiaan yang terjadi di Sudan.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh ada mafia dalam pemerintahannya.
