Kabinet Israel akhirnya meratifikasi kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera dengan Hamas usai rapat selama lebih dari enam jam, yang berakhir pada Sabtu (18/1) dini hari waktu setempat. Kesepakatan itu akan mulai berlaku pada Minggu (19/1).
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata Hamas-Israel merupakan langkah awal yang penting dan semua pihak harus berkomitmen untuk memastikan kesepakatan itu dilaksanakan sepenuhnya.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan menyerukan implementasi segera demi terhentinya korban jiwa dalam konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2023.
Hamas dan Israel telah menyepakati kesepakatan tiga tahap yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS). Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri konflik yang telah menewaskan sekitar 46.000 orang di Gaza sejak Oktober 2023.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengungkapkan bahwa negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah mengalami "kemajuan nyata" walaupun kesepakatan untuk mengakhiri konflik belum dapat terwujud.
Qatar mengungkapkan bahwa negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza masih berlangsung. Namun, tidak dapat dipastikan kapan kesepakatan antara Hamas dan Israel tercapai.
Pemimpin Hizbullah Naim Qassem memperingatkan bahwa pelanggaran Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Lebanon akan membuat kesabaran kelompoknya habis dan meluncurkan tindakan tegas.
Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kesepakatan gencatan senjata yang tak kunjung disepakati di Jalur Gaza. Hal ini terjadi usai keduanya melaporkan adanya kemajuan proses negosiasi selama beberapa minggu terakhir.