Jakarta, IDM – Hamas dan Israel saling menyalahkan atas kesepakatan gencatan senjata yang tak kunjung disepakati di Jalur Gaza. Hal ini terjadi usai keduanya melaporkan adanya kemajuan proses negosiasi selama beberapa minggu terakhir.
Hamas mengatakan bahwa Israel telah menetapkan persyaratan baru, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh kelompok itu mengingkari kesepahaman yang telah dicapai.
Baca Juga: Rudal Typhon AS Ada di Filipina, Cina: Beresiko Menimbulkan Perlombaan Senjata
“Perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Doha, yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, berjalan dengan serius, di mana Hamas telah menunjukkan tanggung jawab dan fleksibilitas,” tulis Hamas melalui Telegram, dikutip pada Jumat (27/12).
“Namun, pendudukan (Israel) tersebut memperkenalkan kondisi baru yang terkait dengan masalah penarikan pasukan (dari Gaza), gencatan senjata, tahanan, dan pemulangan orang-orang yang mengungsi, yang menyebabkan keterlambatan dalam mencapai kesepakatan yang sebenarnya dapat dicapai,” sambungnya.
Menanggapi hal itu, Netanyahu melempar tuduhan ke Hamas dan menyebut kelompok itu telah mengingkari kesepahaman dan terus mempersulit proses negosiasi gencatan senjata maupun pertukaran tawanan perang.
“Organisasi teroris Hamas terus berbohong, mengingkari kesepahaman yang telah dicapai, dan terus menciptakan kesulitan dalam negosiasi,” imbuhnya melansir Reuters.
Baca Juga: Presiden Ukraina Kecam Serangan Rusia di Hari Natal
Pada Minggu lalu, otoritas Palestina mengungkapkan bahwa perundingan gencatan senjata telah 90% selesai tetapi masih ada beberapa masalah yang perlu dijembatani. Salah satu poin utama yang masih menjadi perdebatan adalah keberadaan militer Israel yang terus berlanjut di koridor Philadelphia, wilayah strategis di Gaza Selatan, di sepanjang perbatasan dengan Mesir.
Berdasarkan negosiasi dengan mediator, terdapat kemungkinan pembentukan zona penyangga selebar beberapa kilometer di sepanjang perbatasan Israel dengan Gaza. Dengan terselesaikannya beberapa perdebatan ini, gencatan senjata tiga tahap yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dapat direalisasikan segera. (bp)