Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Jakarta, IDM – Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengungkap masih tingginya persoalan pertanahan yang berkaitan dengan aset Barang Milik Negara (BMN) tanah pertahanan. Hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 452 kasus pertanahan di bidang pertahanan, dengan mayoritas persoalan berkaitan dengan aset yang…
Persetujuan Komisi I DPR RI terhadap pemindahtanganan eks KRI Ki Hajar Dewantara 364 melalui mekanisme lelang menjadi bagian penting dalam penataan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI yang telah memasuki masa akhir penggunaan.
Komisi I DPR RI resmi menyetujui permohonan pemerintah untuk memindahtangankan Barang Milik Negara (BMN) berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara 364 melalui mekanisme penjualan secara lelang.
Pangkalan TNI AU Hang Nadim resmi menerima alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa lahan seluas 20.000 meter persegi dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono menegaskan, optimalisasi Aset Barang Milik Negara (BMN) TNI Angkatan Udara (TNI AU) harus diarahkan guna mendukung tugas pertahanan udara secara maksimal.
Kodam XVII/Cenderawasih melangsungkan kegiatan bimbingan teknik penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan sosialisasi sistem informasi dan manajemen aset negara (siman) V2 sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan anggaran serta penatausahaan aset negara yang menjadi tanggung jawab TNI AD.
