Pererat Kerjasama Pertahanan, Kapal Induk Ronald Reagan Tiba di Vietnam

Jakarta, IDM - Kapal Induk Amerika Serikat (AS) Ronald Reagan telah tiba di Pelabuhan Da Nang, Vietnam pada beberapa waktu lalu. Kunjungan langka kapal terbesar Angkatan Laut AS itu dilakukan setelah Hanoi memprotes kapal Cina yang berlayar di perairannya.

Dilansir dari Dvidshub, laman media pertahanan AS, Senin (26/6), kedatangan kapal Ronald Reagan juga dilakukan untuk merayakan "kemitraan komprehensif" ke-10 tahun antara kedua negara.

Baca Juga: Kelompok Tentara Bayaran Wagner Siap Kudeta, Putin: Pengkhianatan Terhadap Rakyat Rusia

“Kunjungan seperti ini memperkuat kemitraan dan komitmen kita untuk menghadapi tantangan bersama di ranah maritim," kata komandan Angkatan Laut AS, Laksamana muda Pat Hannifin.

Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan, kapal induk bertenaga nuklir Ronald Reagan akan menetap hingga 30 Juni mendatang. Kunjungan ini merupakan yang ketiga kalinya sejak Perang Vietnam pada 1975.

Hubungan antara Vietnam dan AS telah semakin erat di tengah kekuatan Cina yang turut meningkat di kawasan Asia Pasifik. Selain untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Vietnam, kunjungan ini dilakukan demi memperluas postur kekuatan AS di wilayah tersebut.

Baca Juga: Tingkatkan Hubungan Bilateral, Kapal Induk AS Akan Berkunjung ke Vietnam

“Kunjungan tersebut memberikan pesan bahwa Vietnam terus menyeimbangkan kekuatan menghadapi Cina berupa meningkatkan hubungan keamanannya dengan AS, dan kekuatan luar lainnya,” kata Nguyen The Phuong, kandidat PhD keamanan maritim di Universitas New South Wales Canberra.

Sebelumnya, Vietnam memprotes beberapa kapal ikan dan kapal penelitian Cina karena telah beroperasi di wilayah ZEE selama beberapa hari. Sementara, Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dan seringkali mengerahkan kapal hingga membangun fasilitas militer di pulau-pulau kecil sekitar. Selain itu, Cina juga mengabaikan putusan pengadilan internasional tahun 2016, bahwa klaim wilayah yang disebut "nine dash line" tidak memiliki dasar hukum. (bp)