IDM – Cina mengecam keputusan Senat AS yang akan mengalokasikan dana bantuan keamanan ke Taiwan sebesar $4,5 miliar selama empat tahun. Cina menganggap hal tersebut telar melanggar komitmen AS dalam berprinsip One China Policy serta dapat menyebabkan rusaknya hubungan diplomatik yang telah dibangun selama lebih dari 40 tahun dengan Cina.
Ketika Senat AS menyetujui RUU Taiwan Policy Act of 2022, Cina menganggap AS telah mencampuri urusan dalam negerinya, melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar dalam hubungan internasional.
Dilansir dari Fmprc.gov.cn, sebuah laman resmi Kemlu Cina, Kamis (15/9), Cina telah mengajukan keluhan serius pada AS atas RUU yang masih membutuhkan persetujuan DPR AS dan Presiden Joe Biden untuk disahkan tersebut. Juru bicara Kemlu Cina Mao Ning mengatakan “One China Policy adalah landasan politik hubungan Cina-AS. Jika RUU itu terus dibahas atau bahkan menjadi undang-undang, itu akan sangat mengguncang fondasi politik hubungan Cina-AS dan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius bagi hubungan Cina-AS serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.”
Dalam One Cina Policy, hanya ada satu Cina sebagai negara berdaulat sekaligus pemerintah yang sah, dan Taiwan dianggap sebagai bagian dari Cina sejak zaman kuno. Cina menegaskan Resolusi Majelis Umum PPB 2758 sebagai dokumen politik yang merangkum One China Policy sebagai dasar hukum yang diakui oleh seluruh dunia, dimana Taiwan tidak berhak mendapatkan kursi di PBB. Reunifikasi nasional pun akan dilakukan dengan cara damai namun Cina tidak ragu menggunakan kekuatan jika diperlukan. (BP)