KPK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 mempertegas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan pelaku dari kalangan sipil dan militer dapat menjadi langkah besar dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia.

Kapuspen TNI Laksamana Pertama Julius Widjojono, menegaskan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI memberikan pengamanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi, bukan terhadap Firli Bahuri secara personal.

Untuk mengadili perkara dugaan suap proyek pengadaan di Basarnas, Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan diberikan pangkat lokal bintang tiga.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan peradilan militer kasus suap dua pejabat Basarnas, yaitu eks Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan eks Koorsmin Basarnas Letkol Afri, akan digelar terbuka.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta penjelasan terkait konteks rencana Presiden RI Joko Widodo yang akan melakukan evaluasi jabatan perwira TNI pada jabatan sipil, menyusul ditetapkannya Kepala Basarnas sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Buntut kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di tubuh Basarnas yang melibatkan dua perwira TNI mendapatkan respon dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terbaru orang nomor satu di Indonesia ini menegaskan akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil.

JAKARTA (IDM) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dan Ketua KPK Firli Bahuri menandatangi Berita Acara Serah Terima (BAST) barang rampasan negara di atas KRI Dewaruci yang berlayar di...