Temukan liputan, perspektif, dan perkembangan yang penting bagi Anda.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menerima kunjungan kehormatan dari pimpinan Angkatan Laut Jepang Laksamana Saito Akira. Dalam pertemuan strategis ini, kedua pemimpin angkatan laut sepakat memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Para perwira TNI Angkatan Udara (TNI AU) dari unsur intelijen, penerangan, serta informasi dan pengolahan data (infolahta) mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap keamanan siber serta ketahanan informasi.
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Rwanda untuk Indonesia, H.E. Sheikh Abdul Karim Harelimana di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).
Pangkalan TNI AU Hang Nadim resmi menerima alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa lahan seluas 20.000 meter persegi dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Kanada dan Prancis, yang menentang ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Greenland, akan membuka konsulat di wilayah itu sebagai bentuk dukungan.
20 atlet yang berprestasi di bidang olahraga dilantik menjadi perwira TNI AD. Pelantikan dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Kamis (5/2).
Panglima Komando Daerah I (Pangkodau I) Marsda TNI Muzafar memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM) di Makodau I, Jakarta, Kamis (5/2).
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan alasan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengikuti pendidikan Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad).
Sebagai seorang prajurit TNI AD menikah dan bercerai harus melalui izin. Dilansir dari unggahan instagram resmi milik Kodam XV/Pattimura dijelaskan izin ini sudah diatur dalam Peraturan Panglima (Perpang) TNI dan Petunjuk Teknis (Juknis) TNI AD.
DPR RI menegaskan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan kebijakan hukum yang konstitusional dan rasional.
