Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, Indonesia kembali mengirim Menteri Luar Negeri (Menlu) ke Republik Rakyat Demokratik Korea (RRDK). Menlu RI, Sugiono, melakukan kunjungan resmi ke Pyongyang pada 10-11 Oktober 2025 atas undangan Menlu RRDK, Choe Son Hui.
Presiden RI Prabowo Subianto berangkat ke New York, AS, untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-80.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, resmi menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono meminta kepolisian Peru agar melakukan penyelidikan hingga tuntas atas tewasnya staf KBRI, Zetro Leonardo Purba di Lima, Peru, karena penembakan oleh orang tak dikenal.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono temui Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul di Gedung Kemenlu RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/8).
Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan Pemerintah Indonesia akan mengirim 10 ribu ton beras untuk membantu warga Gaza yang kini menghadapi krisis kemanusiaan akibat blokade dan agresi militer Israel.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan Palestina akan selalu diperjuangkan oleh Indonesia.
Bersama Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri perayaan ke-75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Beijing, Senin (21/4) waktu setempat.
Markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor, jadi tuan rumah pertemuan para pejabat tinggi PBB dalam rangka mempersiapkan UN Peacekeeping Ministerial yang akan digelar pada Berlin, Jerman pada 13-14 Mei 2025.
Dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama Pertahanan, Komisi I DPR RI berharap, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Singapura, dapat secara penuh menjaga kedaulatan antarkedua negara. Tentu, perjanjian pertahanan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan, kepercayaan, dan pengertian.
