TNI AL melalui Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) tengah memperjuangkan pengakuan internasional atas kekayaan geografis dasar laut Indonesia. Saat ini, TNI AL telah mengajukan hampir 100 fitur bawah laut kepada otoritas global untuk mematenkan penamaan dan kedaulatan wilayah tersebut.
TNI AL berkomitmen mengawal penuh agenda riset strategis nasional di wilayah perairan internasional. Melalui Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), TNI AL menyiapkan asistensi militer untuk menjamin keamanan kegiatan penambangan laut dalam (deep sea mining) yang diprakarsai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Samudra Pasifik.
Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) memulai transformasi teknologi peta laut elektronik (Electronic Navigational Chart/ENC) standar S-100. Modernisasi sistem navigasi ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada enam tahun mendatang.
Wakil Komandan Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Wadan Pushidrosal) Laksamana Muda Bambang Irawan meninjau kesiapan unsur kapal (KRI) jajaran satuan survei (satsurvei) di Pondok Dayung, Jakarta, Selasa (30/9) menjelang peringatan HUT ke-80 TNI.
Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menilai bahwa isu Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, masih menjadi tantangan serius yang harus dihadapi secara lebih ketat oleh Indonesia. Sebab, kenyataan di lapangan menunjukkan kapal-kapal nelayan juga seringkali digunakan untuk penyelundupan manusia dan barang ilegal.