Jakarta, IDM – Berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang membuat banyak negara memilih untuk bergabung dalam sebuah aliansi pertahanan. Salah satu yang paling dikenal adalah North Atlantic Treaty Organization (NATO).
Namun, terdapat aliansi lain yang bukan atas inisiatif negara-negara Barat. Organisasi Traktat Keamanan Kolektif (Collective Security Treaty Organization/CSTO) dipimpin oleh Rusia dan beranggotakan beberapa negara pecahan Uni Soviet.
CSTO bermula dari Perjanjian Keamanan Kolektif (Collective Security Treaty/CST) yang ditandatangani di Tashkent, Uzbekistan pada tanggal 15 Mei 1992 oleh enam negara yaitu Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan dan Uzbekistan.
Baca Juga: Mengenal Magawa, Tikus Raksasa Pendeteksi Ranjau Darat di Kamboja
Kemudian, tiga negara lain memilih untuk bergabung pada tahun 1994 yaitu Azerbaijan, Georgia dan Uzbekistan.
CST ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dan memiliki opsi dapat diperpanjang. Tetapi pada 1999, Azerbaijan, Georgia dan Uzbekistan memilih untuk tidak memperpanjang perjanjian regional tersebut.
Seiring berjalannya waktu, CST diubah menjadi CSTO pada tanggal 14 Mei 2002. Lalu, Uzbekistan kembali menjadi anggota pada 2006 dan lagi-lagi memilih keluar pada 2012.
Baca Juga: Bagaimana Cara Kerja Rudal Balistik dan Jelajah?
Berdasarkan Pasal 3 dalam piagam perjanjian, tujuan aliansi ini adalah memperkuat perdamaian, keamanan, stabilitas internasional dan regional, melindungi kemerdekaan, integritas teritorial, dan kedaulatan negara-negara anggota secara kolektif.
Layaknya NATO, prinsip aliansi ini pun mengedepankan perlindungan bagi negara-negara anggota dari serangan pihak lain.
“Jika salah satu Negara Pihak menjadi sasaran agresi oleh suatu negara atau sekelompok negara, maka hal ini akan dianggap sebagai agresi terhadap semua Negara Pihak pada Traktat ini,” bunyi pasal 4, dikutip dari laman resmi CSTO, Senin (17/6).
Baca Juga: Mengenal Tank FV101 Scorpion, Si Lincah yang Populer di Asia Tenggara
Sejalan dengan itu, ketika agresi menimpa salah satu anggota, maka seluruh anggota lainnya secara kolektif akan memberikan bantuan yang diperlukan, termasuk militer.
“Negara-negara Anggota tidak boleh memasuki aliansi militer atau mengambil bagian dalam kelompok negara mana pun, serta dalam tindakan terhadap Negara Anggota lainnya,” bunyi Pasal 1. (Dari berbagai sumber/bp)
