Jelang KTT di Lithuania, Biden: Ukraina Belum Siap Jadi Anggota NATO

Jakarta, IDM - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan bahwa Ukraina belum siap untuk menjadi anggota NATO. Menurutnya, konflik dengan Rusia harus diakhiri sebagai syarat utama agar keanggotaan Ukraina dapat dipertimbangkan oleh aliansi pertahanan tersebut.

Dilansir dari CNN, Senin (10/7), Biden menjelaskan, AS dan sekutu akan terus mendukung Ukraina memukul mundur pasukan Rusia dari wilayahnya. Kebutuhan Pemerintah Zelensky dalam menambah persenjataan juga akan dipenuhi oleh AS hingga konflik selesai.

Baca Juga: Pertempuran Semakin Sengit, Ukraina Klaim Rebut Kembali Wilayah Sekitar Bakhmut

“Saya kira tidak ada kebulatan suara di NATO tentang apakah akan membawa Ukraina ke dalam keluarga NATO atau tidak untuk sekarang ini, di tengah perang,” kata Biden.

Kendati demikian, Biden menilai pertimbangan terkait permintaan keanggotaan Ukraina di NATO masih terlalu dini untuk didiskusikan. Sebab, jika Ukraina diresmikan menjadi anggota NATO ditengah konflik, maka langkah itu sama saja menjerumuskan seluruh negara anggota untuk berperang langsung dengan Rusia.

“Kami bertekad untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah yang merupakan anggota NATO. Itu adalah komitmen yang kita semua pegang, apa pun yang terjadi. Tetapi, jika ada perang, maka kita semua berperang. Jika (keanggotaan Ukraina) itu terwujud, kami pun berperang dengan Rusia,” jelasnya.

Baca Juga: Serangan MQ-9 AS Tewaskan Pemimpin ISIS di Suriah

Lebih lanjut, Biden menyebut NATO harus lebih dulu membantu dan menyusun jalur penyelesaian konflik yang rasional agar keanggotaan Ukraina itu terwujud. Oleh karena itu, KTT NATO yang akan berlangsung pada 11-12 Juli di Lithuania ini akan menjadi momen penting bagi sekutu untuk membahas masalah tersebut.

"Saya pikir kita harus menyusun jalur yang rasional agar Ukraina dapat memenuhi syarat untuk dapat masuk ke NATO. Tapi saya pikir terlalu dini untuk menyerukan pemungutan suara sekarang karena ada kualifikasi lain yang perlu dipenuhi, termasuk demokratisasi dan beberapa masalah lain,” ujarnya. (bp)