Arsip artikel dan kontribusi Dessy Aipipidely di Indonesia Defense.
Peran pemerintah dalam memperkuat industri pertahanan dalam negeri dinilai semakin strategis di tengah dinamika geopolitik dan tuntutan kemandirian nasional. Industri pertahanan kini tidak lagi dipandang semata sebagai sektor belanja negara, melainkan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, penguasaan teknologi, serta penguatan posisi Indonesia di kawasan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam memperkuat industri pertahanan dalam negeri sebagai bagian dari strategi besar kemandirian nasional dan ketahanan negara.
Lonjakan anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 kembali menempatkan sektor ini di bawah sorotan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan sekitar Rp337 triliun, salah satu yang terbesar dalam sejarah postur fiskal Indonesia. Pertanyaannya bukan lagi soal besaran anggaran, melainkan ke mana dan untuk siapa uang negara itu dibelanjakan.
Kemandirian industri pertahanan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Kemandirian industri pertahanan bukan sekadar agenda teknis pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), melainkan bagian integral dari strategi menjaga kedaulatan, keamanan nasional, dan posisi tawar Indonesia di tengah dinamika geopolitik global
