Jakarta, IDM – Dalam acara Rapim TNI-Polri Februari tahun lalu yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan akan membentuk Koops Habema. Habema sendiri merupakan akronim dari “Harus Berhasil Maksimal”.
Nama Habema sendiri diambil dari nama danau di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Habema merupakan salah satu danau tertinggi di Indonesia karena letaknya di ketinggian lebih dari 3.300 meter di atas permukaan laut (mdpl) di kaki Gunung Trikora.
Pembentukan Komando Operasi (Koops) Habema dimaksudkan untuk menangani konflik di Papua. Habema diisi oleh berbagai satuan-satuan elit TNI. Sebelum diberangkatkan, salah satu implementasi operasi tersebut adalah dengan pelatihan sistem blok di Pusdiklatpassus, Jawa Barat, untuk meningkatkan kemampuan individu dan satuan.
Baca Juga: ‘Lorong Sejarah’ di Kemhan, Inisiasi Prabowo Kenalkan Edukasi Perjuangan Bangsa Indonesia
Panglima TNI mengatakan, dalam menangani konflik di Papua, Koops Habema akan menerapkan smart power yang merupakan gabungan antara soft power, hard power, dan diplomasi militer.
Hampir satu tahun setelah pembentukannya, Koops Habema yang terdiri dari beberapa satuan di antaranya Satgas Yonif Raider 323/Buaya Putih, Satgas Yonif Raider 503/Mayangkara, Satgas Yonif Raider 509/Balawara Yudha, Satgaster Yonif 753/ENK, dan Satgas Yonif 6 Marinir telah melakukan operasi tidak hanya OMP (Operasi Militer Perang), melainkan OMSP (Operasi Militer Selain Perang).
Pendekatan soft power yang dimaksud Panglima TNI diimplementasikan pasukan elit ini dalam pembinaan teritorial yang humanis. Dirangkum dari berbagai sumber, beberapa kegiatan tersebut adalah membeli hasil tani dari masyarakat sekitar daerah penugasan (Rosita), mengajarkan anak-anak belajar (program Papua Pintar), membagikan paket sembako dan alat tulis sekolah, memasang solar panel untuk penerangan jalan, memberikan pelayanan kesehatan, hingga membersihkan serta merenovasi tempat ibadah.
Baca Juga: Perdana Terbuka untuk Publik, Kemhan Kenalkan Perjalanan Militer di ‘Lorong Sejarah’
Melalui program-program teritorial tersebut diyakini dapat menumbuhkan hubungan yang semakin erat antara TNI dan warga sekitar. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020.
Dalam Inpres tersebut diinstruksikan kepada berbagai pihak untuk melakukan langkah-langkah terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Sedangkan pihak-pihak yang dimaksud adalah Inpres tersebut antara lain menteri-menteri, Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Baca Juga: Pimpin Sertijab, Pangkoopsudnas Soroti Pentingnya Jabatan Asops dan Aslog Kaskoopsudnas
Papua Memiliki Peran Vital
Saat memberikan arahan kepada para Panglima dan Komandan jajaran TNI di Lanud Yohanis Kapiyau, 21 Januari lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya Papua dalam konteks geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi bagi Indonesia.
Menhan Sjafrie menekankan bahwa posisi Papua sangat vital karena bagian integral dari kedaulatan Indonesia yang memiliki nilai strategis tidak ternilai dari berbagai aspek.
“Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa Papua memiliki sistem pertahanan yang tangguh dan siap menghadapi segala potensi ancaman,” ucap Menhan Sjafrie.
Penguatan sistem pertahanan di Papua tidak melulu soal konteks menjaga wilayah, tetapi juga memastikan stabilitas dan keamanan yang berdampak luas. Jika keduanya dapat dijaga, jelas Menhan Sjafrie, upaya pemerintah untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dapat tercapai. (nhn)